[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ace96ec0-2495-42c4-8833-333aa62ef827","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Perlindungan Tenaga Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/14,TLD NO.42, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Tenaga Kerja
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan dibidang Ketenagakerjaan diperlukan, pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga\r\nkerja dan peran serta dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan\r\ntanpadiskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dankeluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yg terlibat dalam bidang ketenagakerjaan maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan UU\r\nNomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 13 Tahun 2003.\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang perlindungan tenaga kerja yang dimulai dari proses perencanan tenaga kerja yang dibuat berdasarkan informasi ketenagakerjaan daerah, pelatihan kerja dan magang, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan teknis baik kesehatan maupun keselamatan kerja, perlindungan ekonomi mencakup tata cara pengupahan dan pembentukan dewan pengupahan provinsi, perlindungan sosial berupa Jamsostek, dan hal lainnya terkait ketenagakerjaan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n \n Penjelasan : 6 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, peran serta dalam pembangunan, serta perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. Latar belakangnya adalah perlunya kepastian hukum dalam bidang ketenagakerjaan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, kesamaan kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi.

Peraturan ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan tenaga kerja makro dan mikro, membangun sistem informasi ketenagakerjaan, mengadakan pelatihan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengusaha bertanggung jawab dalam perencanaan tenaga kerja, membuat perjanjian kerja, memberikan imbalan yang layak, menyediakan jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Masyarakat berperan dalam pengawasan, memberikan informasi, dan memberikan bantuan kepada tenaga kerja.

Ketentuan substansial meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan teknis (kesehatan dan keselamatan kerja, waktu kerja, pekerja anak dan perempuan), perlindungan ekonomi (pengupahan), perlindungan sosial (jaminan sosial tenaga kerja, hak berserikat dan beribadah), hubungan industrial (pembinaan hubungan industrial, tenaga kerja outsourcing, pemutusan hubungan kerja, mogok kerja, dan penutupan perusahaan), serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagakerjaan.

","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan dan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 14 OF 2014
CONCERNING
LABOR PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF MALUKU,

Considering:

that in accordance with the role and position in the field of labor, manpower development is needed to improve the quality of manpower and participation in development and improve labor protection and their families in accordance with human dignity;
that labor protection is intended to guarantee the basic rights of worker/buruh and guarantee equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of worker/buruh and their families while still paying attention to the development of business progress;
that to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties involved in the field of ketenagakerjaan, it is necessary to regulate labor protection;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ace96ec0-2495-42c4-8833-333aa62ef827","actionData","errors"]