[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ace080e6-c1f0-4cbc-9974-fc72b4c4f191","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyeberangan di Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Retribusi Penyeberangan di Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9, TLD NO.9, LL KAB. KAPUAS HULU: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyeberangan di Air
ABSTRAK:	\n \n Penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, sebagai bagian dari sub sistem transportasi darat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.20 Tahun 2010, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permenhub No. KM 26 Tahun 2012, Permendagri No.1 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pemeriksaan Retribusi, Pemungutan, keringanan dan Pembebasan Retribusi, Santunan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015. \n Penjelasan sebanyak 3 (tiga) halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun....... Nomor... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor... )","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyeberangan di Air di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui retribusi jasa usaha penyeberangan di air yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan penyeberangan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan kendaraan di air yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD, atau swasta.
Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa penyeberangan tersebut.
Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Tarif retribusi ditetapkan untuk sekali penyeberangan (misalnya, Rp1.000 untuk dewasa, Rp500 untuk anak-anak/pelajar, tarif berbeda untuk sepeda, motor, mobil, dan ternak).
Wilayah pemungutan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Pembayaran dilakukan tunai di tempat pelayanan atau tempat yang ditunjuk Bupati.
Terdapat ketentuan mengenai masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, serta sanksi administrasi berupa bunga jika terlambat membayar.

Peraturan ini juga mengatur tentang penagihan, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pemeriksaan retribusi, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, santunan bagi korban kecelakaan penyeberangan, dan insentif bagi instansi pemungut retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
CROSSING RETRIBUTION ON WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that crossing on water is a transportation that functions as a bridge connecting road networks separated by waters to transport passengers and vehicles and their loads, as part of the land transportation subsystem to support economic growth and public services;
that in order to provide crossing services on water to the public and increase original local revenue, it is necessary to stipulate tariffs for Crossing Retribution on water;
that based on the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Water Crossing Retribution is a type of Business Service Retribution whose regulation is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ace080e6-c1f0-4cbc-9974-fc72b4c4f191","actionData","errors"]