[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acda17fe-8cff-430c-b715-3c0f49f02e81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Izin Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi; mendirikan bangunan menara telekomunikasi dan penggunaannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi materinya dipandang tidak bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dasar mengingatnya terdapat peraturan perundangundangan yang sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu diganti untuk mewujudkan kepastian hukum; berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang diuraikan dalam Lampiran Huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Menara Telekomunikasi. \n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tMaksud dan Tujuan\r\n3.\tIzin\r\nBagian Kesatu\t: Objek dan Subjek Izin\r\nBagian Kedua\t: Kewajiban Izin\r\nBagian Ketiga\t: Syarat Izin meliputi Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Persyaratan Administratif, Paragraf 3 Persyaratan Teknis, Paragraf 4 IMB Menara\r\n4.\tProses Perizinan\r\n5.\tMasa Berlaku Izin dan Kelaikan Bangunan Menara\r\n6.\tPerubahan Izin\r\n7.\tPembatalan Izin\r\n8.\tStandar Pelayanan Perizinan\r\n9.\tHak dan Kewajiban Pemegang Izin\r\n10.\tHak dan Kewajiban Masyarakat\r\n11.\tPenataan Menara\r\nBagian Kesatu\t: Umum\r\nBagian Kedua\t: Zona Penempatan Menara\r\nBagian Ketiga\t: Zona Bebas Menara\r\nBagian Keempat\t: Antena\r\nBagian Kelima\t: Penggunaan Menara Bersama\r\n12.\tPengawasandan Pengendalian\r\n13.\tPartisipasi Pembangunan\r\n14.\tSanksi\r\n15.\tKetentuan Penyidikan\r\n16.\tKetentuan Pidana\r\n17.\tKetentuan Peralihan\r\n18.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016. \n 40 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin menara telekomunikasi di Kabupaten Balangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan bangunan menara yang fungsional sesuai dengan tata ruang daerah, menciptakan tertib penyelenggaraan bangunan menara, menjamin keandalan teknis bangunan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat sekitar, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.\n\nPeraturan ini mengatur tentang objek dan subjek izin, kewajiban izin, syarat izin (administratif dan teknis), proses perizinan, masa berlaku izin dan kelaikan bangunan menara, perubahan izin, pembatalan izin, standar pelayanan perizinan dan hak pemohon izin, hak dan kewajiban pemegang izin, hak dan kewajiban masyarakat, penataan menara (zona penempatan menara, zona bebas menara, antena, penggunaan menara bersama), pengawasan dan pengendalian, partisipasi pembangunan (CSR), dan sanksi.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n* **Kewajiban Izin:** Setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.\n* **Persyaratan Administratif:** Meliputi foto copy KTP, akta pendirian badan usaha, gambar titik lokasi, bukti hak atas tanah, surat pernyataan, perjanjian tertulis dengan pemerintah daerah, izin prinsip penanaman modal, rekomendasi kesesuaian lahan dari BKPRD, rekomendasi kesesuaian zona penempatan menara dari Dinas, dan dokumen perizinan lingkungan.\n* **Persyaratan Teknis:** Meliputi tata bangunan, keandalan bangunan menara, sarana pendukung menara, dan justifikasi teknis apabila diperlukan.\n* **Penataan Menara:** Bupati menetapkan zona penempatan menara dan zona bebas menara.","transitional_provisions","1. Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.\n2. Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.\n3. Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan titik lokasinya sesuai dengan zona penempatan menara diprioritaskan digunakan sebagai menara bersama.","sanctions","1. Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati, atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif, berupa: teguran; peringatan tertulis; pengenaan denda; dan/atau pencabutan izin.\n2. Barang siapa melakukan pendirian bangunan menara tanpa izin dikenakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that telecommunications is a public facility that requires telecommunication tower infrastructure in its implementation;
that establishing telecommunication tower buildings and their use must consider efficiency, environmental safety, and environmental aesthetics;
that Regional Regulation of Balangan Regency Number 23 of 2012 concerning Permits for the Establishment of Telecommunication Towers is considered inconsistent with higher Laws and Regulations and the basis for considering it contains laws and regulations that are no longer valid, so it needs to be replaced to realize legal certainty;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acda17fe-8cff-430c-b715-3c0f49f02e81","actionData","errors"]