[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acd59e65-8163-48af-aac5-a7a8b030940c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012","number","01","year","2012","published_date","2012-01-02","effective_date","2012-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD 2012/04C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri
ABSTRAK:	\n \n Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.14/MEN/X/2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2010; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penempatan 3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 4. Hak dan Kewajiban CTKI 5. Kewajiban PPTKIS 6. Perlindungan CTKI/TKI 7. Penyelesaian Perselisihan 8. Pembinaan 9. Pengawasan 10. Pelayanan CTKI/TKI Terpadu 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Pidana 13. Penyidikan 14. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002 Nomor 66 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Cianjur yang bekerja di luar negeri. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI, termasuk sosialisasi, peningkatan kompetensi, penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK), pembentukan Komisi Penanganan TKI Bermasalah, serta fasilitasi dan advokasi. CTKI memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri, jenis pekerjaan, dan upah, serta jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan. CTKI juga memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen, sehat jasmani dan rohani, serta mendaftarkan diri ke Dinas.

PPTKIS yang merekrut CTKI asal Daerah wajib membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah, memiliki BLKLN, ijin pengerahan, surat pengantar rekrut dari Pemerintah Provinsi, melaporkan hasil perekrutan, mengikutsertakan CTKI/TKI dalam asuransi, melaporkan petugas lapangan, serta melaporkan keberangkatan, keberadaan, dan kepulangan TKI. Perlindungan CTKI/TKI mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kegiatan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI, termasuk dalam bidang informasi, sumber daya manusia, dan perlindungan TKI. Pengawasan dilakukan oleh Dinas melalui Komisi Penanganan TKI Bermasalah. Untuk mempercepat penempatan dan perlindungan, dibentuk pelayanan CTKI/TKI terpadu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan pelayanan, penghentian sementara kegiatan usaha perekrutan, atau pencabutan izin kantor cabang PPTKIS.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIANJUR REGENCY
NUMBER 01 OF 2012
ON
PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN MANPOWER
CIANJUR REGENCY ABROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIANJUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Placement and Protection of Indonesian Manpower of Cianjur Regency abroad has been regulated based on Regional Regulation Number 15 of 2002;
that with the issuance of Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Manpower abroad, the regulation regarding the placement and protection of Indonesian manpower as referred to in letter a needs to be reviewed and improved;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to re-establish a Regional Regulation concerning the Placement and Protection of Indonesian Manpower abroad;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acd59e65-8163-48af-aac5-a7a8b030940c","actionData","errors"]