[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acd48b2e-0094-4ec8-8bb7-3d5683dc6efa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-04-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan sampah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Gorontalo sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang lebih sehat serta memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 81 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2004; Perda No. 4 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, asas dan tujuan, kebijakan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, penanganan sampah, peran masyarakat, insentif dan disinsentif, pengembangan dan teknologi, kerjasama dan kemitraan, perizinan, data dan informasi, pembiayaan, larangan, pembinaan dan pengawasan, pendidikan dan kampanye, sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013. \n Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk menjamin pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat.

Kebijakan Pengelolaan Sampah: Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah daerah, yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan mengacu pada Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini meliputi penghematan sumber daya alam, target penanganan dan pengurangan sampah, serta prioritas jenis sampah seperti sampah organik dan anorganik. Kebijakan dan strategi ini ditetapkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang melalui Peraturan Gubernur.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:

Pengurangan Sampah: Meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Setiap orang dan produsen wajib melakukan pengurangan sampah sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembatasan Timbulan Sampah: Produsen wajib menyusun rencana pembatasan timbulan sampah dan menghasilkan produk dengan kemasan yang mudah diurai. Setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang atau didaur ulang.
Pendauran Ulang Sampah: Produsen wajib menyusun program pendauran ulang sampah, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, dan menarik kembali sampah dari produk dan kemasan untuk didaur ulang.
Pemanfaatan Kembali Sampah: Produsen wajib menyusun rencana pemanfaatan kembali sampah dan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang. Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman.

Penanganan Sampah:

Pemilahan: Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah. Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.
Pengumpulan: Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan sampah. Setiap orang wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman.
Pengangkutan: Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
Pengolahan: Pemerintah Provinsi dapat menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah lintas daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
Pemrosesan Akhir: Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah lintas daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah.

Kompensasi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.

Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah melalui pemberian usul, saran, pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan pemberian advokasi.

Insentif dan Disinsentif: Penghasil sampah yang melaksanakan program pengurangan sampah dapat diberikan insentif, sedangkan yang tidak melaksanakan dapat diberikan disinsentif.

Perizinan: Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum dirubah dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf a, b, c, d, dan f diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf e dan g diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, keamanan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF GORONTALO,

Considering:

that based on the provisions of Article 8 letter a of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, it authorizes the Provincial Government to establish policies and strategies in waste management;
that good and environmentally sound waste management in the Gorontalo Province is part of the governmental functions of providing services to the community in improving the quality of the environment and the lives of people who are healthier and provide welfare benefits for the community;
that in an effort to improve waste management in the Gorontalo Province, the Provincial Government needs to carry out guidance, supervision and coordination between the Gorontalo Provincial Government and the Regency/City Government;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acd48b2e-0094-4ec8-8bb7-3d5683dc6efa","actionData","errors"]