[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acd40abc-7b2d-4596-97b9-fb4254f86bdf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Kerja Sama","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Kerja Sama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - pelaksanaan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2012/ NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Kerja Sama
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan bentuk konsep reinventing government, dan untuk menghadapi pasar bebas, Pemerintah Daerah dituntut semakin terbuka, dan mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, hubungan ikatan kerja sama merupakan salah satu upaya yang tepat, karena akan mampu meningkatkan pemanfaatan aset, dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Kerja Sama. \n Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Baubau No. 3 Tahun 2009. \n Mengatur tentang ketentuan tata cara serta prosedur penyelenggaraan kerjasama \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Baubau ini mengatur tata cara penyelenggaraan kerja sama daerah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pasar bebas. Tujuannya antara lain meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan masalah, menghindari benturan kepentingan, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial mencakup prinsip-prinsip kerja sama seperti efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, dan transparansi. Subjek kerja sama meliputi Gubernur, Bupati, Walikota, dan pihak ketiga. Objek kerja sama adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk penyediaan pelayanan publik. Bentuk kerja sama dapat berupa kerja sama manajemen, bangun-kelola-serah, bantuan teknik, pembelian saham, pendirian perseroan terbatas, dan bentuk lainnya yang sesuai.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama, termasuk penawaran kerja sama, penelitian proposal, pendirian dan pengambilalihan perseroan terbatas, serta kerja sama antar daerah dan luar negeri. Persetujuan DPRD diperlukan untuk kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah. Pembiayaan kerja sama merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerja sama yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.\n2. Terhadap kerja sama Pemerintah Daerah yang perikatannya tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BAUBAU CITY
NUMBER 4 OF 2012

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER: 4 OF 2012
ON
PROCEDURES FOR ORGANIZING THE IMPLEMENTATION OF
COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

Considering / Whereas:

that in order to implement the concept of reinventing government, and to face the free market, the Regional Government is required to be increasingly open, and able to maximize existing potentials to obtain the greatest possible benefits for the interests of the community;
that for the implementation of the intention referred to in letter a above, cooperative ties are an appropriate effort, because they will be able to increase the utilization of assets, and maximize the authority it has to accelerate development in the region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to form a Regional Regulation of Baubau City concerning Procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acd40abc-7b2d-4596-97b9-fb4254f86bdf","actionData","errors"]