[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acc862fb-ba90-4e78-9882-3d21e9e6c73e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002","number","11","year","2002","published_date","2002-11-05","effective_date","2002-11-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Ijin Usaha
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2002 No.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pernerintah\r\nnornor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran\r\nMasyarakat Jasa Konstruksi, pernberian Ijin Usaha\r\nJasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; \r\nbahwa dalam rangka rnelaksanakan Pernungutan\r\nRetribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, perlu diatur\r\ndengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang nornor 13 tahun 1950; Undang-undang nornor 18 tahun 1997; Undang-undang nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang nomor 18 tahun 1999; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000; Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998; Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah nomor 369 / KPTS / M / 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nRetribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi\r\nyang meliputi\r\nAzas Dan Tujuan,\r\nUsaha Jasa Konstruksi,\r\nNama Obyek Dan Subyek Retribusi,\r\nPerijinan Usaha Jasa Konstruksi,\r\nGolongan Retribusi,\r\nCara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa,\r\nPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Sesarnya Tarip,\r\nStruktur Dan Besarnya Tarip,\r\nWilayah Pemungutan,\r\nTata Cara Pemungutan,\r\nSaat Retribusi Terutang,\r\nTata Cara Pembayaran,\r\nSanksi Administrasi,\r\nKadaluwarsa Penagih,\r\nKetentuan Pidana,\r\nPenyidikan,\r\nPelaksanaan Dan Pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2002. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi sebagai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

Peraturan ini mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, persyaratan usaha, keahlian, dan keterampilan, serta tanggung jawab profesional. Usaha jasa konstruksi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Bentuk usaha dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha, dengan batasan tertentu terkait risiko, teknologi, dan biaya pekerjaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang perizinan usaha jasa konstruksi, termasuk wewenang pemberian izin oleh Bupati, tata cara mendapatkan izin, masa berlaku izin, pemindahtanganan izin, dan pencabutan izin. Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Wilayah pemungutan retribusi adalah di daerah Kabupaten Temanggung. Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","1. Setiap badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki ijin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya maka paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan SKRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER: 11 YEAR 2002
on
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEMANGGUNG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that based on Article 13 of Government Regulation number 28 of 2000 on Construction Services Business and Community Role, the granting of Construction Services Business License is the authority of the Regional Government; \n that in order to implement the Collection of Construction Services Business License Retribution, it needs to be regulated by a Regional Regulation. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law number 13 of 1950 on the Establishment of Regency - Regency areas within the The Province of Central Java; \n Law number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000 on Amendments to Law Number 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acc862fb-ba90-4e78-9882-3d21e9e6c73e","actionData","errors"]