[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acb05115-2891-42d9-b5b4-5cbdd36f1f8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Ijin Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Ijin Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. Tahun 2002/12 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pungutan Daerah Atas Pelayanan Pemberian Ijin Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam Rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan adimistrasi kepada perusahaan, tenaga kerja dan pada masyarakat, dirasa perlu untuk melakukan pungutan daerah atas pemberian izin ketenagakerjaan \n Ordonansi Tahun 1925; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 71 Tahun 1991; Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II JENIS PERIZINAN KETENAGAKERJAAN\r\nBAB III TARIF PUNGUTAN\r\nBAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN IJIN KETENAGAKERJAAN\r\nBAB V TATA CARA PEMUNGUTAN\r\nBAB VI SANKSI\r\nBAB VII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB IX PENGECUALIAN\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan administrasi kepada perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap orang atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan wajib mendapatkan izin dari Bupati Kapuas melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Jenis izin yang diatur meliputi pengesahan/legalisasi AK I (pencaker), izin lembaga latihan swasta, pengesahan sertifikat latihan, blangko laporan ketenagakerjaan, buku akte pengawasan ketenagakerjaan, surat izin pengerahan tenaga kerja lokal (AKAL), surat izin pengerahan tenaga kerja AKAD (Propinsi), surat pengesahan TK ke luar negeri (PJTKI), izin mempekerjakan TKWNAP (perpanjangan), pengesahan kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT), pengesahan peraturan perusahaan, pengesahan kesepakatan kerja bersama, pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, surat izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat (kerja lembur), dan surat izin mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari.

Peraturan ini juga mengatur tarif pungutan untuk setiap jenis perizinan, tata cara pembayaran, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin. Pungutan dibayarkan melalui Bendahara Khusus Penerima dan disetorkan ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan 3 diberikan sanksi administrasi berupa Surat Teguran/Peringatan I, II, dan III dengan tenggang waktu 14 hari.\n2. Pengusaha yang tidak melaksanakan Surat Teguran/Peringatan III diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,-. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAPUAS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER: 12 YEAR 2002
CONCERNING
REGIONAL LEVIES ON SERVICE PROVISION
OF EMPLOYMENT PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to increase Local Own-Source Revenue (PAD) and improve administrative services to companies, workers and the community, it is deemed necessary to collect regional levies on the granting of employment permits. \n that in connection with letter a above, it is necessary to stipulate by Regional Regulation of Kapuas Regency. \n \n
In view of:	\n \n Ordinance of 1925 concerning Restriction of Child Labor and Night Work\nfor Women (Staatblad of 1925 Number 647); \n Law Number 1 of 1951 concerning the Declaration of the enactment of\nthe Labor Law of 1948 Number 12 of the Republic of Indonesia for\nall of Indonesia (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acb05115-2891-42d9-b5b4-5cbdd36f1f8c","actionData","errors"]