[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acad123d-84b5-46ac-bbc3-04cee9a084db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-06-05","effective_date","2008-06-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;\r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak;\r\n3. Wewenang Dan Tanggung Jawab;\r\n4. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Jenis Bahan Galian Golongan C;\r\n5. Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak;\r\n6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;\r\n7. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak;\r\n8. Tata Cara Pembayaran;\r\n9. Tata Cara Penagihan Pajak;\r\n10. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak;\r\n11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Admnistrasi;\r\n12. Keberatan Dan Banding;\r\n13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\n14. Penerimaan, Penyetoran Dan Pelaporan;\r\n15. Pembukuan Dan Pemeriksaan;\r\n16. Kadaluarsa Penagihan;\r\n17. Ketentuan Pidana;\r\n18. Penyidikan; dan\r\n19. Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2008. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Latar belakangnya adalah untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 1998, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pungutan daerah atas pengambilan, pemanfaatan, maupun pengolahan bahan galian golongan C.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak dipungut atas setiap kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan C, baik yang dimanfaatkan sendiri maupun oleh pihak lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan C.\n2. **Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah berwenang meninjau dan menghimpun informasi yang diperlukan sebagai dasar penetapan pajak, serta penetapan dan pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan.\n3. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.\n4. **Wilayah Pemungutan:** Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Kotabaru.\n5. **Masa Pajak dan SPTPD:** Masa pajak adalah 1 bulan takwim. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau bunga paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban dikarenakan hal sebagaimana dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).\n4. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KOTABARU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2008
CONCERNING
TAX ON EXTRACTION OF
GROUP C MINING MATERIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Kotabaru Regency Number 4 of 1998 concerning Tax on Extraction and Processing of Group C Mining Materials needs to be improved;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of Kotabaru Regency concerning Tax on Extraction of Group C Mining Materials;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acad123d-84b5-46ac-bbc3-04cee9a084db","actionData","errors"]