[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aca45f8c-4034-4b36-a9af-b60c19c9cc1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PENGELOLAAN AIR TANAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12, TLD NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat\r\npenting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang\r\nkegiatan pembangunan, oleh karena itu harus\r\ndikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan\r\npengaturan yang menyeluruh dan berwawasan\r\nlingkungan;\r\nb. bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air\r\nyang pengelolaannya diselenggarakan untuk\r\nmewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi\r\ndan pendayagunaan air tanah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengelolaan\r\nAir Tanah;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang\r\nPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2013);\r\n4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang\r\nSumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepubik Indonesia Nomor 4377);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang\r\nPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran\r\nAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001\r\nNomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4161);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang\r\nPengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4858);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang\r\nAir Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4859);\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2008 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun Nomor 32);\r\n17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7\r\nTahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas\r\nDaerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3\r\nTahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten\r\nBone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013\r\nNomor 3);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011\r\ntentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2011 Nomor 1);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);\r\n \n (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang\r\ndiselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan\r\nstrategi pengelolaan air tanah.\r\n(2) Hak atas air tanah adalah hak guna air.\r\n(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak\r\nguna pakai air dan hak guna usaha air.\r\n(2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat\r\ndipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Bone. Latar belakangnya adalah pentingnya air tanah bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan, sehingga perlu dikelola secara adil dan berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan.

Ketentuan Substansial:

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air tanah berada pada Bupati, yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengelolaan meliputi inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi: Dilakukan untuk memperoleh data dan informasi air tanah melalui pemetaan, penyelidikan, dan evaluasi.

Konservasi: Bertujuan menjaga keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui penentuan zona konservasi, perlindungan, pelestarian, pengawetan, pemulihan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan.

Pendayagunaan: Ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pendayagunaan meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah.

Perizinan: Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air tanah memerlukan izin dari Dinas. Jenis izin meliputi surat izin pengeboran air bawah tanah (SIP), surat izin pengambilan mata air (SIPMA), surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), dan surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT). Prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah adalah untuk air minum, rumah tangga, peternakan, pertanian, irigasi, industri, pertambangan, perdagangan, dan kepentingan lainnya.

Data dan informasi air tanah wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas, yang kemudian dikelola sebagai dasar pengelolaan air tanah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air tanah, penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah, pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.\n3. Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOΝΕ,

Considering:

that groundwater is a very important element
for the life of the community in supporting
development activities, therefore it must be
managed fairly and wisely by carrying out
comprehensive and environmentally sound
regulation;
that the right to groundwater is a water use right
whose management is organized to
realize a balance between conservation efforts
and utilization of groundwater;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
a Regional Regulation of Bone Regency concerning the Management of
Groundwater;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the
Establishment of Level II Regions in Sulawesi
(State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aca45f8c-4034-4b36-a9af-b60c19c9cc1d","actionData","errors"]