[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aca1cc21-02bb-425c-9f46-c5f014cb4031","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2025","number","32","year","2025","published_date","2025-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7e0b05aa-fa92-4650-925f-16683fea5547","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Tata Cara Kerja Sama Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJA SAMA - OPERASIONAL - Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah - Kabupaten Bekasi
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2025 (32) : 10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Kerja Sama Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:	\n \n Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang\r\nberstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang\r\nmenyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat\r\nKabupaten Bekasi dalam rangka meningkatkan kualitas\r\nlayanan kesehatan dan mengoptimalkan fasilitas, teknologi\r\nkesehatan serta optimalisasi sumberdaya manusia Rumah\r\nSakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi diperlukan\r\nKerjasama Operasional melalui pengelolaan manajemen dan\r\noperasional; merupakan suatu kebutuhan bagi Rumah Sakit\r\nUmum Daerah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan\r\nmutu layanan kesehatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah\r\nKabupaten Bekasi dengan tujuan efisiensi dan kualitas\r\nlayanan; perlu menetapkan\r\nPeraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional\r\nBadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah\r\nKabupaten Bekasi; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2023; \n Dalam \r\nPeraturan Bupati ini diatur tentang \r\nTata Cara Kerja Sama Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; kewenangan pelaksanaan kerjasama; tata cara kerja sama operasional; monitoring, evaluasi, dan sanksi; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2025. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini disusun dengan latar belakang kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengoptimalkan fasilitas, teknologi, serta sumber daya manusia di RSUD Kabupaten Bekasi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman terstruktur dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan pelaksanaan KSO yang berada di bawah Kepala Dinas, dengan melibatkan Direktur RSUD dalam memberikan pertimbangan teknis dan administratif serta pelaporan kepada Bupati melalui dewan pengawas. KSO dilakukan melalui proses seleksi mitra yang transparan dan berbasis kompetensi, dengan kriteria yang mencakup kapasitas teknis, keuangan, dan komitmen keberlanjutan. Jenis KSO yang diatur meliputi penyelenggaraan layanan kesehatan, teknologi medis, pengelolaan laboratorium, serta pengadaan alat kesehatan berbasis skema leasing. Setiap KSO wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban, indikator kinerja utama (KPI), pembagian risiko, serta mekanisme evaluasi. Jangka waktu KSO ditetapkan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Hasil dari KSO pendapatan diarahkan untuk pengembangan mutu layanan, pemeliharaan sarana, serta peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan non-medis.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perjanjian Kerja Sama Operasional yang telah ditandatangani dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. 2. Dalam hal terdapat perjanjian Kerja Sama Operasional yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BEKASI REGULATION NUMBER 32 OF 2025 CONCERNING PROCEDURES FOR OPERATIONAL COOPERATION OF THE REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY OF THE BEKASI REGENCY REGIONAL GENERAL HOSPITAL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BEKASI,

Considering :

that the Bekasi Regency Regional General Hospital, which has the status of a Regional Public Service Agency (BLUD) providing health services for the community of Bekasi Regency, requires Operational Cooperation through management and operational administration in order to improve the quality of health services and optimize facilities, health technology, and human resources of the Bekasi Regency Regional General Hospital;
that the Operational Cooperation as referred to in letter a is a necessity for the Bekasi Regency Regional General Hospital in improving the quality of health services for the Bekasi Regency Regional General Hospital with the aim of efficiency and service quality;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to establish a Regent Regulation concerning Procedures for Operational Cooperation of the Regional Public Service Agency of the Bekasi Regency Regional General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aca1cc21-02bb-425c-9f46-c5f014cb4031","actionData","errors"]