[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aca0981b-9d09-45ce-b17f-645c229251e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014","number","97","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","2014-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 97, LN.2014/NO.221, LL SETKAB : 23 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dan nonperizinan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dengan mengintegrasikan semua layanan dalam satu kesatuan proses. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperpendek proses pelayanan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat pusat, serta oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). PTSP juga mencakup penggunaan sistem elektronik untuk memfasilitasi proses perizinan dan nonperizinan, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.","transitional_provisions","1. Dalam hal BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota belum terbentuk, permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang telah disampaikan kepada daerah dan belum memperoleh persetujuan diselesaikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.\n2. Pemerintah daerah yang belum membentuk atau menetapkan penyelenggara PTSP agar membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.\n3. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga mengenai pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.","sanctions","","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42307/perpres-no-27-tahun-2009","f0b8ad27-d33f-4cec-9f87-6a3297ee11e5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 97 OF 2014
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP INTEGRATED SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to bring closer and improve services to the community and shorten the service process in order to realize services that are fast, easy, inexpensive, transparent, certain, and affordable, a one-stop integrated service is implemented;
that the one-stop integrated service as intended in letter a is carried out to unite the service management process, both Licensing and Non-Licensing;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Implementation of One-Stop Integrated Service;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aca0981b-9d09-45ce-b17f-645c229251e0","actionData","errors"]