[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac9df81e-bef4-4878-a427-755fcce6a319","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELINDUNGAN-DAN-PEMBERDAYAAN-USAHA-MIKRO
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 2.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi masyrakat yang berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong\r\npertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian di Kabupaten Jembrana;\r\nb. bahwa dalam rangka perlindungan usaha mikro di Kabupaten Jembrana memerlukan peran pemerintah daerah dalam penguatan dan peningkatkan pertumbuhan\r\nperekonomian masyarakat dan perkembangan usaha serta kemandirian masyarakat secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;\r\nc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta landasan pengaturan yang komprehensif terhadap pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Jembrana\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2023\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n \n Ketentuan Umum,kemudahan usaha mikro,perlindungan,pemberdayaan,pengembangan usaha,koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemperdayaan,\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024. \n - \n - \n 25 Halaman dan Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 32).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian serta landasan pengaturan atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Pelindungan dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek terkait Usaha Mikro, termasuk kriteria usaha mikro berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan, perizinan usaha berbasis risiko (nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin), serta pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Pemerintah Daerah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Dalam kondisi darurat, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan/atau bantuan bentuk lain. Pemerintah Daerah juga melakukan upaya pemberdayaan Usaha Mikro melalui pembentukan basis data tunggal, penyediaan tempat promosi dan pengembangan pada infrastruktur publik, pengelolaan terpadu, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, jaminan kredit program, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, dan pemeliharaan terminal. Selain itu, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro melalui pendataan, penyusunan program pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan program. Koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati, yang bertugas menyusun kebijakan umum, menyinergikan perencanaan Daerah, menyelesaikan masalah yang timbul, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Daerah juga berperan dalam meningkatkan kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan usaha besar atau menengah, serta memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi Daerah. Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan untuk menciptakan usaha baru, menguatkan kualitas Usaha Mikro, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Usaha Mikro dan melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan/program kepada Menteri dan Gubernur.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBRANA
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering:

that micro enterprises are one of the pillars of community economic strength that play a role in the equitable distribution and increase of community income, encourage economic growth, and realize economic stability in Jembrana Regency;
that in order to protect micro enterprises in Jembrana Regency, the role of the regional government is needed in strengthening and increasing the growth of the community's economy and the development of business and community independence as a whole, optimally, and sustainably;
that to provide legal certainty and a comprehensive regulatory basis for the protection and empowerment of micro enterprises in Jembrana Regency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac9df81e-bef4-4878-a427-755fcce6a319","actionData","errors"]