[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac9819e9-40e5-4d7b-b263-1e72007a5981","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasilitasi pengembangan pesantren
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2022/NOMOR.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin Fasilitasi Penyelenggaraan\r\nPesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah,\r\ndan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah yang\r\nmerupakan bagian dari pemenuhan terhadap upaya\r\nmencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana\r\namanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap warga\r\nnegara berhak mendapatkan pendidikan; bahwa pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan\r\ndiberdayakan melalui kebijakan Fasilitasi\r\nPenyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi\r\nperkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum\r\nmasyarakat serta menempatkan pengaturan\r\nhukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan\r\nyang terintegrasi dan komprehensif; bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor\r\n82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan\r\nPesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan\r\npengembangan Pesantren sesuai dengan\r\nkewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi \r\nPenyelenggaraan Pesantren; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Perencana\r\nBab III Penyelenggaraan\r\nBab IV Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan\r\nBab V Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah\r\nBab VI Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat\r\nBab VII Peran Pesantren\r\nBab VIII Tim Fasilitasi\r\nBab IX Pendanaan\r\nBab X Kerja Sama\r\nBab XI Sistem Informasi\r\nBab XII Partisipasi Masyarakat\r\nBab XIII Pengawasan dan Pengendalian\r\nBab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk menjamin fasilitasi pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya mengembangkan dan memberdayakan pesantren melalui kebijakan yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat, serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan yang ditetapkan oleh Walikota setiap 5 tahun dan tahunan, yang memuat fasilitasi dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, dengan unsur minimal meliputi kiai, santri yang bermukim, pondok/asrama, masjid/musala, dan kajian Kitab Kuning/Dirasah Islamiah. Penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah memberikan dukungan fasilitasi dalam fungsi pendidikan, dakwah (melalui kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan), dan pemberdayaan masyarakat (melalui bantuan keuangan, sarana prasarana, teknologi, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur penunjang). Peran pesantren adalah aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi dan manajemen tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 8 OF 2022
CONCERNING
FACILITATION OF PESANTREN ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

COPY

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the Facilitation of Pesantren Organization in the function of education, the function of da'wah, and the function of community empowerment in the Region which is part of fulfilling the effort to educate the nation as mandated by Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that every citizen has the right to education;
that pesantren in the Region needs to be developed and empowered through the Facilitation of Pesantren Organization policies that accommodate developments, aspirations and legal needs of the community and place legal arrangements in the framework of integrated and comprehensive laws and regulations;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac9819e9-40e5-4d7b-b263-1e72007a5981","actionData","errors"]