[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac908468-2733-40ee-8c4f-d8a31ead5acb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2011/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di \r\n\r\n Kota Depok perlu disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu \r\n\r\n kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat \r\n\r\n dan Nasional; \r\n\r\n b. bahwa rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, \r\n\r\n meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana \r\n\r\n Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Organisasi \r\n\r\n Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja \r\n\r\n Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah \r\n\r\n Perencanaan Pembangunan; \r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang \r\n\r\n Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan \r\n\r\n Nasional, tata cara penyusunan rencana pembangunan sebagaimana \r\n\r\n dimaksud dalam huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah; \r\n\r\n d. \r\n\r\n huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\n\r\n Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 \n Terdiri dari 126 Pasal 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Tahapan Dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP DAERAH), Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM DAERAH), Penyusunan Rencana Strategis OPD (RENSTRA-OPD), Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA-OPD), Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator Dan Target Kinerja Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011. \n mengatur mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah \n 59 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah perlunya rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi rencana.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana strategis OPD (Renstra-OPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana kerja OPD (Renja-OPD), dan Musrenbang tahunan.
Proses penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-OPD, RKPD, dan Renja-OPD, termasuk urutan kegiatan, konsultasi, dan penetapan.

Peraturan ini juga mengatur pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Apabila RPJM Daerah belum dimiliki, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJM provinsi dan RPJM Nasional untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional.\n2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari RPJM Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\n3. Walikota yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJM Daerah.\n4. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 02
YEAR 2011

REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 02 YEAR 2011
TENTANG
PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF REGIONAL DEVELOPMENT PLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF DEPOK,

Menimbang :

that in the context of regional government administration in Depok City, it is necessary to prepare a regional development plan as a unity in the development planning system of the Province of West Java and National;
that the development plan as referred to in letter a, includes the Long-Term Development Plan, the Medium-Term Development Plan, the Strategic Plan of Regional Apparatus Organizations, the Regional Government Work Plan, the Work Plan of Regional Apparatus Organizations and the Implementation of Development Planning Deliberations;
that based on the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, the procedures for preparing the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac908468-2733-40ee-8c4f-d8a31ead5acb","actionData","errors"]