[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac8d8010-63db-47c5-82fa-2896c25e7bd3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 \r\nayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\nten tang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah \r\nberwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang \r\ntelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan \r\nRakyat Daerah; \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan a, \r\nmerupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah \r\nDaerah Tahun 201 7 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan \r\nUmum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran \r\nSementara yang telah disepakati bersama antara \r\nPemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa \r\nYogyakarta, dengan Nomor 32/KSP/X/2016 dan \r\n60/K.DPRD/2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa \r\nYogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan Nota Kesepakatan \r\nNomor 33/KSP/X/2016 dan Nomor 61/K.DPRD/2016 \r\ntentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara \r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah \r\nIstimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017; \r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta \r\nNomor 4 Tahun 2007 sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun \r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 \r\nTahun 2015; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 \r\nTahun 2013; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta \r\nNomor 3 Tahun 2015; \n Materi Pokok: mengatur mengenai rincian APBD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 201 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2017. APBD mencakup:

Pendapatan Daerah: Rp. 4.988.379.317.714,63, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Belanja Daerah: Rp. 5.200.386.011.001,43, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Surplus/(Defisit): Rp. (212.006.693.286,80).
Pembiayaan Daerah: Penerimaan Rp. 216.006.693.286,80 dan Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00.

Pendapatan Asli Daerah mencakup Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pembiayaan Daerah mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan. Pengeluaran pembiayaan meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Penyelesaian Kegiatan DPA-L, dan Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan.

Gubernur dapat menetapkan pengeluaran belanja keadaan darurat/keperluan mendesak dengan Peraturan Gubernur, yang kemudian diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NUMBER 14 OF 2016

CONCERNING

REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2017

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 65 paragraph (2) letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Head is authorized to stipulate Regional Regulations concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which has been jointly approved by the Regional House of Representatives;
that the Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted a, is the embodiment of the 2017 Regional Government Work Plan which is elaborated into the General Policy of the APBD and the Priorities and Provisional Budget Ceiling which

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac8d8010-63db-47c5-82fa-2896c25e7bd3","actionData","errors"]