[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac7b1bb8-f950-4b56-814f-046a9266aa69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PADA - DINAS - DAN - LEMBAGA - TEKNIS - DAERAH
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2004/26 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektivitas dan efisiensi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang telah ada perlu disesuaikan dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 52 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 5 Tahun 2002 \n Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain dan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2004. \n 27 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 ini membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut. Pembentukan UPT ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. UPTD yang dibentuk meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, pekerjaan umum, pemadam kebakaran, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, koperasi, pasar, pariwisata, kebudayaan, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, sosial, transmigrasi, pengelolaan perpustakaan, arsip, informasi, telematika, lingkungan hidup, dan kebersihan. UPTD ini ada yang meliputi wilayah kerja seluruh kabupaten dan ada yang wilayah kerjanya terbatas pada kecamatan tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas terkait. UPT yang dibentuk meliputi UPT Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi wilayah kerja kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah. UPTD dan UPT yang memiliki wilayah kerja di kecamatan dikoordinasikan secara operasional oleh Camat. Tugas pokok UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah secara teknis operasional, sementara tugas pokok UPT adalah melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah secara teknis operasional. Fungsi UPTD dan UPT meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum. Pembiayaan UPTD dan UPT dibebankan kepada APBD Kabupaten Garut.","transitional_provisions","1. Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF GARUT REGENCY
NUMBER 25
2004
SERIES D

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS IN THE SERVICE
AND REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS

WITH THE HOPE OF BLESSINGS AND GRACE OF GOD
SUBHANAHU WATA'ALA,

THE REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation
Number 8 of 2003 concerning Guidelines
Regional Apparatus Organization, then for effectiveness
and efficiency, the Technical Implementation Unit at the Service and
Regional Technical Institutions of Garut Regency that have been
existing need to be adjusted;
that for the purpose referred to in letter a above,
it needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning
Establishment of Regency Regions within
The Province of West Java, (State Gazette
Ye

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac7b1bb8-f950-4b56-814f-046a9266aa69","actionData","errors"]