[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac76dc7f-bc6b-43fb-9bec-efd43a925e10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buol","place_of_enactment","Buol","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: \r\na. nama, objek, dan subjek retribusi;\r\nb. golongan retribusi;\r\nc. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;\r\nd. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif;\r\ne. struktur dan besaran tarif;\r\nf. wilayah pemungutan;\r\ng. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;\r\nh. masa retribusi dan saat retribusi terutang;\r\ni. surat pendaftaran;\r\nj. penetapan retribusi;\r\nk. penagihan;\r\nl. keberatan;\r\nm. pengembalian kelebihan pembayaran;\r\nn. penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;\r\no. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;\r\np. insentif pemungutan;\r\nq. pemeriksaan;\r\nr. sanksi administrasi;\r\ns. penyidikan; dan \r\nt. ketentuan pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023. \n 20 Halaman, Penjelasan 5 Halaman, Lampiran 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Buol. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi atas penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek Retribusi: Penerbitan PBG dan SLF, termasuk layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, inspeksi bangunan gedung, dan pencetakan plakat SLF.
Subjek Retribusi: Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
Golongan Retribusi: Digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi PBG, dengan formula yang mempertimbangkan luas total lantai, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun.
Prinsip Penetapan Tarif: Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
Struktur dan Besaran Tarif: Ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi, dengan rincian perhitungan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.
Wilayah Pemungutan: Dilakukan di wilayah Kabupaten Buol.
Penentuan Pembayaran: Retribusi harus dilunasi sekaligus di muka, paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai masa retribusi, saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta insentif pemungutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUOL
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUOL REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
ABOUT
LOCAL FEE BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUOL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended last by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 51 of 1999 concerning the Establishment of Buol Regency, Morowali Regency and Banggai Kepulauan Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 179, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3900) as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac76dc7f-bc6b-43fb-9bec-efd43a925e10","actionData","errors"]