[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac7285c6-0ac0-41e5-a3ec-559a62a0a1ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-28","effective_date","2018-03-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karimun","place_of_enactment","Tanjung Balai Karimun","theme","Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3), Pasal 96, dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Karimun No. 2 Tahun 2017\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018. \n Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 54 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), dan pasal 78 ayat (4) serta dan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah timbulnya dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, serta meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang sudah ada agar layak huni, aman, sehat, serasi, dan teratur. Ruang lingkup peraturan ini mencakup kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pencegahan, peningkatan kualitas, penyediaan tanah, pendanaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, pola kemitraan, peran masyarakat, kearifan lokal, kewajiban dan larangan, insentif, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Peningkatan kualitas dimulai dengan penetapan lokasi kumuh oleh Bupati berdasarkan hasil pendataan dan penilaian. Penanganan dilakukan melalui pola pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali, dengan mempertimbangkan tipologi lokasi (di atas air, tepi air, dataran, perbukitan, atau daerah rawan bencana). Pengelolaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan fasilitasi dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah bertugas merumuskan kebijakan, melakukan survei dan pendataan, memberdayakan masyarakat, membangun kawasan permukiman, memberikan bantuan sosial, membina peran masyarakat, dan menyediakan pertanahan. Pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian, pendampingan, pelayanan informasi, penetapan lokasi, penanganan, dan pengelolaan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.\n3. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 54 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), dan Pasal 78 ayat (4) serta dan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan yang pendanaannya dibebankan melalui APBD.","sanctions","1. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan lisan/tertulis, pembatasan/penghentian kegiatan pembangunan, penguasaan sementara oleh Pemda, kewajiban membongkar bangunan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan/pencabutan IMB, pembatalan izin, kewajiban pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, denda administratif, atau penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARIMUN
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARIMUN REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
REGARDING
PREVENTION AND IMPROVEMENT OF QUALITY
OF SLUM HOUSING AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARIMUN,

Considering:

that based on Article 94 paragraph (3), Article 96, and Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the Regional Government is obliged to implement prevention and quality improvement of Slum Housing and Slum Settlements;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Law Number 53 of 1999 concerning the Establishment of Pelalawan Regency, Rokan Hulu Regency, Rokan Hilir Regency, Siak Regency, Karimun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac7285c6-0ac0-41e5-a3ec-559a62a0a1ce","actionData","errors"]