[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac68ab6c-3d02-4093-b2fd-52a188d60a92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Penanggulangan - Bencana
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa secara geologis, geografis, biologis,hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi,dan teknologi, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu; dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; \n Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; Perpres No. 67 Tahun 2005; Perpres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah\r\nterakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permen PU No. 22 Tahun 2007; Perkep BNPB No. 3 Tahun 2008; Perkep BNPB No. 17 Tahun 2010; Perkep BNPB No. 6.A Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2010; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 11 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 18 Tahun 2013; Perda No. 22 Tahun 2012; Perda No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Meliputi Ketentuan Umum, Azas, Prinsip Dan Tujuan, Tanggungjawab Dan Wewenang, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Peran lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha Dan Media Massa, Standar Operasional Prosedur, Pengelolaan Bantuan, Kerjasama, Penyelesaian Sengketa, Monitoring, Pelaporan Dan Evaluasi, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015. \n 48 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 18);\n2. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.\n\nKetentuan substansial mencakup tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, hak dan kewajiban masyarakat, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penetapan kawasan rawan bencana, serta mekanisme koordinasi antar instansi dan lembaga terkait. Peraturan ini juga mengatur mengenai status keadaan darurat bencana, pengerahan sumber daya, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan bantuan, serta kerjasama dalam penanggulangan bencana.\n\nPeraturan ini juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana melalui perencanaan tata ruang yang berbasis risiko, pendidikan dan pelatihan, serta mitigasi bencana. Selain itu, diatur pula mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat.","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 24, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5657);
Government Regulation Number 79 of 2005 on Guidelines for Development and Supervision of the Implementation of Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4593);
Government Regulation Number 21 of 2008 on the Implementation of Disaster Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 42, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4828);
Government Regulation Number 22 of 2008 on Financing and Management of Disaster Assistance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4829);
Governme

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac68ab6c-3d02-4093-b2fd-52a188d60a92","actionData","errors"]