[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac66bf99-9f55-41a9-8a02-515e0967aa88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN - KEUANGAN - KEPADA - PARTAI POLITIK - KOTA JAMBI
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu membentuk Perda Kota Jambi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Jambi. \n UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2005. \n Perda ini mengatur tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI, yang mengatur tentang; PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN; PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n 6 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Jambi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah bantuan keuangan untuk setiap kursi di tingkat kota tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi. Pengajuan bantuan keuangan dilakukan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik kepada Walikota, dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi. Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima. Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 04 OF 2006
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
JAMBI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2005 concerning Financial Assistance to Political Parties, it is necessary to establish a Regional Regulation of Jambi City concerning Financial Assistance to Political Parties of Jambi City. \n \n
In View of:	\n \n Law Number 9 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Large Cities within the Regional Province of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 20); \n Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Corruption-Free, Collusion-Free and Nepotism-Free State (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac66bf99-9f55-41a9-8a02-515e0967aa88","actionData","errors"]