[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac65ef9f-e6e1-4478-b7dc-1745d127dd13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENAGA KERJA ASING
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2013/ NO. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Keija Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah. Untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, perlu penyederhanaan memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1995; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan\t Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.02/MEN/III/2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\n1.\tKETENTUAN UMUM (Pasal 1)\r\n2.\tNAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4)\r\n3.\tKEWAJIBAN (Pasal 5)\r\n4.\tGOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 6)\r\n5.\tCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 7)\r\n6.\tPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 8)\r\n7.\tSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 9)\r\n8.\tWILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 10)\r\n9.\tMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 11)\r\n10.\tPENETAPAN RETRIBUSI (Pasal 12)\r\n11.\tTATA CARA PEMUNGUTAN (Pasal 13)\r\n12.\tTATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 14)\r\n13.\tSANKSI ADMINISTRASI (Pasal 15)\r\n14.\tKEDALUWARSA (Pasal 16 – Pasal 17)\r\n15.\tPEMANFAATAN (Pasal 18)\r\n16.\tINSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 19)\r\n17.\tPENYIDIKAN (Pasal 20)\r\n18.\tKETENTUAN PIDANA (Pasal 21)\r\n19.\tKETENTUAN PENUTUP (Pasal 22)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diterbitkan dengan latar belakang untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan mendanai fungsi pelayanan dan perizinan Pemerintah Daerah, serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas perpanjangan IMTA yang diberikan oleh Walikota kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri Ketenagakerjaan. Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA, dengan pengecualian bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.

\n\n

Beberapa ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk memiliki perpanjangan IMTA sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing.
Penggolongan retribusi perpanjangan IMTA sebagai retribusi perizinan tertentu.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.
Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa, dengan besaran tarif USD 100 per orang per bulan.
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Kendari.
Masa retribusi adalah jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya izin perpanjangan IMTA dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, sanksi administrasi berupa bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran, serta ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
LOCAL FEE FOR EXTENSION OF EMPLOYMENT PERMIT FOR
FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

\n\n \n \n

Considering :

that according to the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that according to the provisions of Article 2 paragraph (1) letter b of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Local Fee for Traffic Control and Local Fee for Extension of Employment Permit for Foreign Workers, Local Fee for Extension of Employment Permit for Foreign Workers is stipulated as Regional Retribution;
that to support the creation of a conducive investment climate and in order to fund service and licensing functions that are the responsibility of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac65ef9f-e6e1-4478-b7dc-1745d127dd13","actionData","errors"]