[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac65a37f-497b-4ad5-939f-ec36a56d1537","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak - penyandang disabilitas
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, BD. 2025 (2): 52 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju\r\nserta berkembang secara adil dan bermartabat sehingga perlu mendapatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan haknya agar dapat hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Sebagian besar penyandang disabilitas di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan penyandang disabilitas tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, kebijakan dan perencanaan, penyelenggaraan yang meliputi antara lain keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kesejahteraan sosial, infrastruktur, pelayanan publik, transportasi, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, komunikasi dan informasi, pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. selain itu juga mengatur mengenai forum disibilitas daerah, pemberian penghargaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nProvinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang\r\nPenyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 52 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas di Jawa Barat, yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dan pembatasan dalam mengakses hak-hak mereka.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk:

Ragam Penyandang Disabilitas: Mengklasifikasikan jenis-jenis disabilitas seperti fisik, intelektual, mental, dan sensorik.
Hak Penyandang Disabilitas: Menegaskan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan perlindungan dari bencana.
Kebijakan dan Perencanaan: Menetapkan kebijakan daerah dan rencana aksi daerah untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Penyelenggaraan: Mengatur penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
Koordinasi dan Pembinaan: Mengatur koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan organisasi penyandang disabilitas, serta pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi penyandang disabilitas.
Forum Disabilitas Daerah: Membentuk forum disabilitas daerah sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk bermitra dengan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan.
Peran Serta Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pendanaan: Menjamin pendanaan untuk penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah.

\n\n

Peraturan ini juga menekankan pentingnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, serta perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan/atau tidak menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin operasional, dan pencabutan izin operasional.\n2. Perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/200100/perda-prov-jawa-barat-no-7-tahun-2013","c12ee001-0a1b-4774-a1da-9ca123ec0e36","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION OF RESPECT, PROTECTION, AND FULFILLMENT
OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that persons with disabilities have the same legal standing and human rights to live, advance, and develop fairly and with dignity, so they need to receive respect, protection, and fulfillment of their rights in order to live prosperously, independently, and without discrimination;
that most persons with disabilities in the West Java Province Region are in vulnerable, underdeveloped, and/or impoverished conditions because there is still discriminatory treatment that results in restrictions, obstacles, difficulties, and reduction or even elimination of their human rights;
that Regional Regulation of West Java Province Number 7 of 2013 concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac65a37f-497b-4ad5-939f-ec36a56d1537","actionData","errors"]