[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac5f984a-70b2-4f45-aa66-02a3d4c4121e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2007/NO.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum Dan Struktur Apbd; Penyusunan Rancangan Apbd; Penetapan Apbd; Pelaksanaan Apbd; Laporan Realisasi Semester Pertama Apbd Dan Perubahan Apbd; Penatausahaan Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd; Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Apbd; Kekayaan Dan Kewajiban; Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2007. \n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 dicabut \n 93 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kebumen. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, serta meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Perubahan APBD dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.
Penatausahaan keuangan daerah meliputi penatausahaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
Kepala SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana. PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.\n3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\n4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER : 2 YEAR 2007 SERIES : E NUMBER : 1

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2007
ABOUT
PRINCIPLES OF REGIONAL **FINANCE** MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering :

that to implement the regional **finance** management policy as intended in Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional **Finance** Management, it is necessary to review Kebumen Regency Regional Regulation Number 2 of 2003 concerning Principles of Regional **Finance** Management;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Principles of Regional **Finance** Management.

In view of :

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac5f984a-70b2-4f45-aa66-02a3d4c4121e","actionData","errors"]