[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac521fe3-a708-4a42-a66b-ee09d4007be8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2013","number","88","year","2013","published_date","2013-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 88, LN. 2013 No. 240, TLN No. 5483, LL SETNEG : 15 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) guna menjamin integritas dan moralitas mereka. Peraturan ini menetapkan larangan bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, termasuk larangan memiliki hubungan keluarga hingga derajat ketiga, memiliki bisnis terkait Jaminan Sosial, melakukan perbuatan tercela, merangkap jabatan, membuat keputusan dengan benturan kepentingan, dan mendirikan atau memiliki badan usaha terkait Jaminan Sosial. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Sanksi ini dikenakan oleh Presiden atau menteri terkait, berdasarkan laporan pengaduan atau hasil pengawasan yang disampaikan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

","transitional_provisions","sanctions","

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
Sanksi peringatan tertulis dapat diberikan hingga tiga kali sebelum pemberhentian sementara atau tetap dijatuhkan.
Presiden menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara atau tetap berdasarkan pertimbangan dari menteri terkait.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 88 OF 2013
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPOSING ADMINISTRATIVE SANCTIONS
FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 53 paragraph (4) of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding Procedures for Imposing Administrative Sanctions for Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Directors of the Social Security Organizing Agency;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 116, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac521fe3-a708-4a42-a66b-ee09d4007be8","actionData","errors"]