[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac4fadc0-155a-43c4-a00c-93f3747e9d8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gender - pengarusutamaan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1984; UU No.21 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU; No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup PUG meliputi :\r\na. perencanaan;\r\nb. sistem data dan informasi gender\r\nc. pelembagaan PUG;\r\nd. RANDA PUG;\r\ne. koordinasi, evaluasi dan pelaporan;\r\nf. pembinaan; dan\r\ng. pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Majene ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan. Kebijakan ini mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Perencanaan:** PUG diintegrasikan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD melalui analisis gender, disertai penganggaran di setiap PD.\n2. **Sistem Data dan Informasi Gender:** Pembentukan sistem data dan informasi gender yang valid melalui forum data antar PD.\n3. **Pelembagaan PUG:** Pembentukan Pokja PUG yang diketuai oleh kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Focal Point PUG di setiap PD.\n4. **RANDA PUG:** Penyusunan RANDA PUG yang memuat kedudukan PUG dalam siklus pembangunan, aksi daerah PUG, penguatan kelembagaan PUG, dan peran serta masyarakat.\n5. **Koordinasi, Evaluasi, dan Pelaporan:** Koordinasi pelaksanaan PUG oleh PD yang membidangi pemberdayaan perempuan, evaluasi oleh Bupati, dan pelaporan berkala oleh kepala PD.\n6. **Pembinaan:** Pembinaan oleh berbagai PD terkait perencanaan, pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa.\n\nPeraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dan sumber pendanaan PUG yang berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap PD yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Setiap kepala PD yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan PUG dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
on
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to increase women's empowerment, protection of women, family quality and create conditions of equality between men and women in obtaining opportunities/chances, to participate, control and receive development benefits, a policy is needed on strategies for integrating gender through planning, budgeting, monitoring and evaluation of regional development policies, programs and activities;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Gender Mainstreaming;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac4fadc0-155a-43c4-a00c-93f3747e9d8b","actionData","errors"]