[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac4675d3-51b6-48b8-b414-b6517f73de21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010","short_title","Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - 2010
2011
Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2011/No. 90, TLN No. 5239, LL SETNEG: 9 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:	\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 yang diundangkan berdasarkan UUU No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 28 UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 harus ditetapkan dengan Undang-Undang. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, dan UU No. 47 Tahun 2009. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2010, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan, hal ini merupakan upaya dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 28 UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011. \n Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd. 9 dan penjelasan hlm 20 sd. 26) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk menetapkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBN 2010 telah diperiksa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketentuan substansial dalam Undang-Undang ini mencakup penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang realisasi pendapatan dan belanja negara, defisit anggaran, pembiayaan defisit, serta sisa lebih pembiayaan anggaran. Selain itu, Undang-Undang ini menekankan pentingnya penertiban aset dan rekening pemerintah serta peningkatan pengelolaan keuangan negara.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan BPK dan menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada kementerian/lembaga terkait disiplin anggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering:

that the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for the 2010 Fiscal Year, which was enacted based on Law Number 47 of 2009 as amended by Law Number 2 of 2010 concerning Amendments to Law Number 47 of 2009, needs to be examined and accounted for in accordance with Law Number 15 of 2004 concerning Examination of State Finances Management and Accountability;
that in accordance with the provisions of Article 30 paragraph (1) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Article 4 paragraph (2) of Law Number 15 of 2004 concerning Examination of State Finances Management and Accountability, an examination has been carried out by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac4675d3-51b6-48b8-b414-b6517f73de21","actionData","errors"]