[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac3caf27-2ceb-49d2-9d1e-a69a0d19e6b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2013","number","18","year","2013","published_date","2013-09-09","effective_date","2014-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Perizinan Bidang Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD No 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Bidang Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika\r\nmasyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan dan\r\ndalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di\r\nbidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan\r\nkepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan\r\npengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian\r\nrzin \n Mengingat: \r\nPasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/MENKES/KAB/B.VII/1972 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 363/MENKES/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1592/MENKES/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VII/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/MENKES/PER/IV/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1196/MENKES/PER/VIII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010. \n Materi pokok: IZIN TENAGA KESEHATAN DAN\r\nPENGOBAT TRADISIONAL, IZIN PENYELENGGARAAN\r\nFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014. \n Jumlah 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan di bidang kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Latar belakangnya adalah perkembangan dinamika masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang memerlukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis izin yang diatur, meliputi izin tenaga kesehatan dan pengobat tradisional, izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, dan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.
Izin tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, tenaga kefarmasian, okupasi terapis, teknisi gigi, dan tenaga sanitarian.
Izin pengobat tradisional meliputi pengobat tradisional keterampilan, ramuan, supranatural, dan pendekatan agama.
Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi klinik pratama, klinik utama, dan rumah sakit.
Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik meliputi apotek, laboratorium klinik, optikal, toko obat, toko alat kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD), dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik izin, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi.

","transitional_provisions","1. Izin di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.\n2. Pemberian SIPB kepada bidan dengan pendidikan paling sedikit Diploma III (D3) Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berlaku pada tahun 2015.\n3. Pemberian SIPP kepada perawat dengan pendidikan paling sedikit Diploma III (D3) Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berlaku pada tahun 2015.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 18 OF 2013
ABOUT
HEALTH SECTOR LICENSING

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE REGENT OF PAMEKASAN,

Considering:

that with the increasing development of community dynamics in services in the health sector and in order to improve the implementation of licensing in the health sector and provide guarantees of protection to the community, it is necessary to carry out guidance and supervision by the Regional Government through the granting of permits;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Licensing in the Health Sector;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac3caf27-2ceb-49d2-9d1e-a69a0d19e6b9","actionData","errors"]