[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac2d6d5b-38af-4b4a-a659-28b4d511a7fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 1999","number","6","year","1999","published_date","1999-12-07","effective_date","1999-12-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - KEBERSIHAN - SAMPAH
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1999/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II; bahwa untuk memungut retribusi tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah \n UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 19/KEP/1999. \n PERDA ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dijabarkan mulai dari Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran dll \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1995 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Pati. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan dari retribusi ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa tersebut.

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah, dan biaya pembinaan. Struktur tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, dengan besaran tarif sebesar Rp. 7.000/m3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah.

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PATI REGENCY
YEAR 1999 NUMBER 10

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER: 6 YEAR 1999
ON
LEVY FOR WASTE / SANITATION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PATI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 119 of 1998 concerning the Scope and Types of Regional Levies of Level I and Level II Regions, the Levy for Waste / Sanitation Services is a type of Regional Levy of Level II; \n that to collect levies as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate it in a Regional Regulation. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code; \n Law Number 18 of 1997 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac2d6d5b-38af-4b4a-a659-28b4d511a7fd","actionData","errors"]