[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac28bf8c-8b78-4cd8-b15e-7d2813e92437","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2022 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Enrekang","place_of_enactment","Enrekang","theme","PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN-DAN-PENINGKATAN-KUALITAS-TERHADAP-PERUMAHAN-KUMUH-DAN-PERMUKIMAN-KUMUH
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;\r\nb. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, diperlukan adanya peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kabupaten Enrekang dengan mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan huruf d angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);\r\n8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14);\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH\r\nBAB III PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU\r\nBAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH\r\nBAB V PENYEDIAAN TANAH\r\nBAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN\r\nBAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB VIII KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL\r\nBAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF\r\nBAB X LARANGAN\r\nBAB XI PENYIDIKAN\r\nBAB XII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022. \n 72 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada.
Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur.
Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang menjadi dasar identifikasi dan klasifikasi kondisi kekumuhan.
Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penetapan lokasi, perencanaan penanganan, dan pola penanganan seperti pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.
Penyediaan tanah untuk mendukung peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
Pendanaan dan sistem pembiayaan untuk memastikan ketersediaan dana yang berkelanjutan.
Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Kerja sama dengan berbagai pihak, peran masyarakat, dan pemanfaatan kearifan lokal dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Insentif dan disinsentif untuk mendorong pemanfaatan kawasan permukiman yang sesuai.

","transitional_provisions","1. Dokumen terkait dengan pencegahan dan peningkatan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran menghalangi kegiatan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.\n2. Setiap orang yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

DRAFT
REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
CONCERNING
PREVENTION AND IMPROVEMENT OF QUALITY OF SLUM HOUSING
AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering:

that everyone has the right to reside, have a decent life, and obtain a good and healthy environment as a basic human need;
that regional growth and development that does not pay attention to the balance for the interests of low-income communities results in difficulties for people to obtain decent and affordable housing along with adequate environmental infrastructure and facilities;
that based on the provisions of Article 94, 96, and Article 98 of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the Regional Government is obliged to carry out Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements by establishing policies, strategies, and handling

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac28bf8c-8b78-4cd8-b15e-7d2813e92437","actionData","errors"]