[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abff1446-c89b-456f-8613-c3730a67c5d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017","number","16","year","2017","published_date","2017-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - PENYELENGGARAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.16/ TLD No. 149
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 350 ayat (1) dan ayat \r\n(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\ntentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala \r\nDaerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan \r\nmembentuk unit pelayanan terpadu satu pintu sesuai \r\nketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di \r\nKabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang \r\nPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten\r\nCilacap; bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun \r\n2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun \r\n2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di \r\nKabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu \r\nditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan \r\nPelayanan Terpadu Satu Pintu;\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, ruang lingkup, penyelenggara PTSP, standar pelayanan PTSP, pelayanan secara elektronik, pembiayaan, pengaduan dan gugatan, informasi, larangan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 dicabut. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Cilacap. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non-perizinan, serta menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Tujuan dari PTSP adalah memberikan perlindungan hukum, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Bupati yang mendelegasikan dan melimpahkan wewenang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Untuk optimalisasi, dibentuk Tim Teknis yang memberikan saran pertimbangan teknis. Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE), dan mengelola PSE dengan menjamin operasional, keamanan data, dan koordinasi dengan pihak terkait. Pembiayaan PTSP dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan terkait PTSP, yang wajib ditindaklanjuti. Penyelenggara PTSP wajib memberikan informasi mengenai syarat, waktu, biaya, dan prosedur pelayanan perizinan secara terbuka. Penyelenggara dilarang menerima imbalan dari pemohon. Bupati melakukan pembinaan kepada Penyelenggara PTSP, dan pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap.","transitional_provisions","1. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Perangkat Daerah selain Penyelenggara PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut.","sanctions","Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon Perizinan dan/atau Nonperizinan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan PTSP dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 16 OF 2017
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions in Article 350 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that the Head of Region is obliged to provide licensing services by establishing a one-stop service unit in accordance with the provisions of laws and regulations;
that the implementation of the one-stop service in Cilacap Regency has been regulated by Cilacap Regency Regional Regulation Number 16 of 2008 concerning the Implementation of One-Stop Service in Cilacap Regency;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abff1446-c89b-456f-8613-c3730a67c5d5","actionData","errors"]