[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abf5d772-ed18-4a4a-a2fb-15cc9ad2689e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti Badan\r\nPerwakilan Desa.\r\nBadan Perwakilan Desa sebagaimana diatur dalam Perda No. 20 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, oleh karena itu perlu diganti. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 3 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005. \n Perda ini mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa, meliputi: Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban; Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian; Alat Kelengkapan BPD; Tindakan Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2006. \n Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Keanggotaan BPD yang ada pada saat ditetapkannya Perda ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya \n 10 hlm.; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas dan wewenang BPD meliputi pembahasan rancangan peraturan desa, pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, serta penyampaian laporan kinerja kepada masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Persyaratan menjadi anggota BPD mencakup ketaqwaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, kemampuan membaca dan menulis, usia minimal 25 tahun, serta tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana. Calon anggota BPD ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa, dengan jumlah anggota antara 5 hingga 11 orang, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota BPD. Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa. Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Keanggotaan BPD dapat berhenti atau diberhentikan karena berbagai alasan, termasuk meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhirnya masa jabatan, pelanggaran sumpah/janji, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Keanggotaan BPD yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 4 OF 2006
CONCERNING
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF BUNGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize a democratic, transparent, participatory and accountable village government, it is necessary to form a Village Consultative Body as a substitute for the Village Representative Body;
that the Village Representative Body as stipulated in Regional Regulation Number 20 of 2000 is no longer in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, therefore it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Village Consultative Body;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abf5d772-ed18-4a4a-a2fb-15cc9ad2689e","actionData","errors"]