[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abe87953-a4e9-4d17-997a-06be7411bd42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020 tentang Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020","number","06","year","2020","published_date","2020-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD. No. 2020/118, TLD. No. 2020/7119, LL Kota Tual : 27 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, keanggotaan Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, masa jabatan dan pemberhentian anggota Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, kelembagaan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua dan musyawarah Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, kewenangan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, fungsi dan tugas Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua, hak, kewajiban dan larangan anggota Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, peraturan tata tertib Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, hubungan kerja, keuangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Anggota Badan Permusyawarah Desa (BPD) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai masa keanggotaannya berakhir. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020 tentang Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua (BSO/BSF) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kembali keberadaan BSO/BSF sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa, dengan anggota yang merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BSO/BSF berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Ohoi bersama Kepala Ohoi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Ohoi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengaturan mengenai keanggotaan BSO/BSF, yang meliputi persyaratan calon anggota, proses pengisian keanggotaan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, serta peresmian dan pelantikan anggota. Selain itu, diatur pula mengenai masa jabatan dan pemberhentian anggota BSO/BSF, kelembagaan BSO/BSF yang terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang, serta mekanisme musyawarah BSO/BSF dalam pengambilan keputusan. Peraturan ini juga mengatur kewenangan, fungsi, dan tugas BSO/BSF, termasuk penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah Ohoi, pembentukan panitia pemilihan Kepala Ohoi, serta pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Ohoi. Hak, kewajiban, dan larangan bagi anggota BSO/BSF juga diatur secara rinci, termasuk hak untuk mengawasi, meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional, serta kewajiban untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan kehidupan demokrasi, dan mendahulukan kepentingan umum. Terakhir, peraturan ini mengatur mengenai penyusunan peraturan tata tertib BSO/BSF, hubungan kerja BSO/BSF dengan Pemerintah Ohoi dan lembaga lainnya, serta pengelolaan keuangan BSO/BSF.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai masa keanggotaannya berakhir.","sanctions","1. Anggota BSO/BSF yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Anggota BSO/BSF yang terbukti melanggar larangan dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TUAL
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUAL CITY
NUMBER 06 OF 2020
ON
SENIRI OHOI BODY AND/OR SENIRI FINUA BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Seniri Ohoi Body and/or the Seniri Finua Body;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 31 of 2007 concerning the Establishment of Tual City in Maluku Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 97, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4747);
Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014, Number 7, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abe87953-a4e9-4d17-997a-06be7411bd42","actionData","errors"]