[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abe5da8b-1f40-41ca-b667-2365c16d7b66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2003","number","7","year","2003","published_date","2003-08-28","effective_date","2003-08-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-perubahan-penggunaan-tanah-pertanian
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/No.30 Seri E Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah\r\npekarangan/non pertanian guna kepentingan industri,\r\npemukiman, rekreasi, perusahaan kantor dan dinas lainnya\r\nsekaligus untuk mencegah perubahan penggunaan tanah\r\npertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dan dapat\r\nmengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan kerusakan\r\nlingkungan, maka perlu diatur perizinannya ;\r\nb. bahwa izin penggunaan tanah dimaksud perlu ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah. \n Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Th 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2002. \n Peraturan ini mengatur izin perubahan penggunaan tanah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian dalam arti\r\nluas menyangkut persawahan, tegalan, perkebunan, kehutanan, perikanan,\r\npengembalaan dan yang digunakan untuk kepentingan izin yang lazim dikatakan\r\nsebagai uasaha pertanian ke non pertanian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2003. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Wonosobo Nomor 15 Tahun 1996 tentang izin Perubahan Penggunaan tanah\r\npertanian ke Non Pertanian \n Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 15 Tahun 1996 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2003 mengatur tentang izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian. Latar belakang peraturan ini adalah meningkatnya kebutuhan akan tanah non-pertanian untuk berbagai kepentingan seperti industri, pemukiman, dan rekreasi, serta untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian yang tidak terkendali. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur perizinan perubahan penggunaan tanah pertanian agar tidak mengganggu produksi pangan dan merusak lingkungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi kewajiban untuk mendapatkan izin dari Bupati sebelum melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian. Pemberian izin harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo, Rencana Umum Tata Ruang Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu. Peraturan ini juga mengatur biaya perizinan yang berbeda-beda tergantung pada jenis penggunaan tanah (industri, perumahan, usaha/jasa, perdagangan, fasilitas umum) dan asal tanah (sawah atau tegal). Biaya perizinan dihitung berdasarkan luas tanah dengan tarif yang berbeda-beda.\n\nInstansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan ini. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, serta pejabat instansi terkait sesuai bidang tugasnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.","revokes",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 15 Tahun 1996 tentang izin Perubahan Penggunaan tanah pertanian ke Non Pertanian","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WONOSOBO REGENCY GOVERNMENT
WONOSOBO REGENCY REGULATION
NUMBER 7 OF 2003
ABOUT
PERMIT FOR CHANGING THE USE OF AGRICULTURAL LAND TO NON-AGRICULTURAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing need for yard land / non-pertanian for the benefit of industry, settlements, recreation, office companies and other agencies as well as to prevent changes in the use of pertanian lahan to non-pertanian that are uncontrolled and can interfere with efforts to increase food production and environmental damage, it is necessary to regulate the licensing;
that the intended lahan use permit needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Popinsi Environment (State Gazette of 1950 Number 42, enacted on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abe5da8b-1f40-41ca-b667-2365c16d7b66","actionData","errors"]