[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abdc3b1f-a7df-41c3-a67a-1f535426f574","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 - 2035","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Laut","place_of_enactment","Banggai","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 - 2035","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rtrw - kabupaten banggai laut
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9, TLD NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 - 2035
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banggai Laut yang terdiri atas pulau-pulau, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunanyang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015– 2035; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2014; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, secara geografis, Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari gugusan pulau-pulau sangat strategis, untuk pengembangan kawasan wisata maritim baik bagi kepentingan daerah, pusat maupun dunia.Dari segi budaya, Kabupaten Banggai Laut memiliki kawasan bersejarah, situs serta warisan budaya yang sangat khas dan unik.Disamping potensi-potensi yang ada, Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari gugusan pulau-pulau tersebut memungkinkan terjadinya kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi serta pembangunan.Dengan keadaan tersebut, perlu diselengarakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu, efisien dan efektif serta merata dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015. \n 73 halaman; Penjelasan 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2035 menetapkan kerangka penataan ruang untuk mengarahkan pembangunan di wilayah kepulauan ini. Tujuan utama adalah mewujudkan Kabupaten Banggai Laut sebagai Kabupaten Maritim Menuju Ekowisata Bahari Dunia yang Berbudaya dan Berdaya Saing.

Latar Belakang dan Tujuan: Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengarahkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Laut, yang terdiri dari pulau-pulau. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Ketentuan Substansial:

Pengembangan Prasarana dan Sarana: Pengembangan prasarana dan sarana perekonomian dan pariwisata, termasuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau.
Pengembangan Pusat Kota dan Pertumbuhan: Pengembangan pusat kota dan pusat pertumbuhan lainnya yang berlandaskan nilai-nilai budaya Banggai.
Penataan Wilayah Maritim: Penataan wilayah maritim termasuk laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan.
Penetapan Kawasan Strategis: Penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan bahari terpadu, kawasan andalan laut Teluk Tolo, serta kawasan agropolitan dan minapolitan.

Kebijakan ini juga mencakup strategi untuk pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan infrastruktur, dan penataan wilayah maritim yang berkelanjutan.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan disesuaikan atau dibatalkan dengan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin.","sanctions","1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.\n2. Apabila tindak pidana mengakibatkan kerugian atau kerusakan, pelaku dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI LAUT
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI LAUT REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN
BANGGAI LAUT REGENCY
YEAR 2015 - 2035

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI LAUT,

Considering:

that to direct development in Banggai Laut Regency, which consists of islands, by utilizing regional space in a productive, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security defense, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare a regional spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the regional spatial plan is a direction for investment locations for development carried out by the government, community, and/or business world;
that based on the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abdc3b1f-a7df-41c3-a67a-1f535426f574","actionData","errors"]