[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abd9fa6b-36ff-42ed-bcc0-c39c977d29a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perangkat daerah - pembentukan dan susunan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; \n 1. pembentukan dan susunan perangkat daerah\r\n2. pembentukan unit pelaksana teknis\r\n3. staf ahli\r\n4. kepegawaian\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan\r\nDaerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota\r\nPekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1\r\nTahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat\r\nDaerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan\r\ndilaksanakannya tugas pokok dan fungsi perangkat daerah\r\nyang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.\n2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kecuali ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk dan mengatur susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah (Tipe B), Sekretariat DPRD (Tipe C), Inspektorat Daerah (Tipe C), Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Dinas Daerah meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, perindustrian dan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pertanian dan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pariwisata, kearsipan dan perpustakaan, serta kelautan dan perikanan. Badan Daerah terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Tipe B), Badan Keuangan Daerah (Tipe A), dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe B). Kecamatan juga ditetapkan sebagai perangkat daerah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk pada Dinas Daerah dan Badan Daerah. Walikota dapat dibantu oleh staf ahli. Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi oleh pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Batik, Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Latihan Kerja tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.\n4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 5 OF 2016
ON
FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS
PEKALONGAN CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Formation and Structure of the Regional Apparatus of Pekalongan City. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East Java, Central Java, West Java, and the Special Region of Yogyakarta, as amended by Law Number 13 of 1954 concerning Amendments to Laws Number 16 and 17 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abd9fa6b-36ff-42ed-bcc0-c39c977d29a2","actionData","errors"]