[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abd6dbcd-0665-449b-90fc-8795e988b7d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perekonomian
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD/2023/NO.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pengembangan ekonomi kreatif dan melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP;SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF;PERENCANAAN DAN PENDATAAN;PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMI KREATIF;PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF;INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF;KOMITE EKONOMI KREATIF DAERAH;KOTA KREATIF;KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA;PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF;SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF;INSENTIF;PENDANAAN;PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif secara sistematis dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin pengembangan ekonomi kreatif dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Subsektor Ekonomi Kreatif:** Pengembangan ekosistem usaha ekonomi kreatif dilaksanakan pada subsektor seperti arsitektur, aplikasi dan game developer, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.\n2. **Perencanaan dan Pendataan:** Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional. Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun basis data ekonomi kreatif yang dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.\n3. **Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Daerah menjamin pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dukungan fasilitasi, standarisasi usaha, dan sertifikasi profesi. Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dan jaminan dari Pemerintah Daerah, serta berkewajiban memberikan data diri, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, memiliki perizinan berusaha, menyerap tenaga kerja muda, dan memberikan bantuan pembinaan.\n4. **Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif:** Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi pengembangan desain produk, interpretasi produk, kemasan produk, dan pemasaran produk. Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi nasional maupun internasional, serta memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan kearifan lokal.\n5. **Infrastruktur Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai, terdiri atas infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.\n6. **Komite Ekonomi Kreatif Daerah:** Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, dapat dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Komite Ekonomi Kreatif Daerah.\n7. **Kota Kreatif:** Pemerintah Daerah menjamin pengembangan kota kreatif secara berkelanjutan, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif serta dukungan untuk Komunitas Kreatif.\n8. **Kemitraan dan Jaringan Usaha:** Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha.\n9. **Pelindungan Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan pelindungan usaha kepada Pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah menjamin pemberian bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n10. **Sistem Informasi Ekonomi Kreatif:** Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang mudah diakses oleh masyarakat dan terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.","transitional_provisions","sanctions","Dalam dokumen ini, tidak ada pasal yang secara eksplisit mencantumkan kata \"sanksi\" atau berada dalam Bab/Bagian/Paragraf/Pasal berjudul \"Sanksi\". Oleh karena itu, tidak ada ketentuan sanksi yang dapat diringkas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 7 OF 2023
ABOUT
DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that in order to increase economic growth that has an impact on the welfare of society, it is necessary to develop the potential of the creative economy in a systematic, structured and sustainable manner in South Kalimantan Province;
that based on Article 7 and Article 9 of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the Regional Government has the responsibility to guarantee the development of the creative economy and develop the capacity of creative economy actors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Development of the Creative Economy;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abd6dbcd-0665-449b-90fc-8795e988b7d9","actionData","errors"]