[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abc447dd-1a6d-48fc-8062-1dd3a104b9ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasi Pengolahan Tembakau Lainnya","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024","number","96","year","2024","published_date","2024-12-04","effective_date","2024-12-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasi Pengolahan Tembakau Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tarif-cukai-tembakau
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 96, BN.2024 (936/6 hlm)
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasi Pengolahan Tembakau Lainnya
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;\r\nb. bahwa untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau;\r\nc. bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan\r\nRakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2025;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau\r\nBerupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau\r\nLainnya;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021\r\n \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yaitu tentang pemantauan Harga Transaksi Pasar dan ketentuan dalam lampiran\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan latar belakang untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau padat karya, mengoptimalkan penerimaan negara, dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait target penerimaan cukai tahun 2025. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengubah dan menyempurnakan ketentuan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan terhadap Pasal 11 yang mengatur pemantauan Harga Transaksi Pasar oleh Pejabat Bea dan Cukai, dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai Hasil Tembakau. Hasil pemantauan ini kemudian disampaikan kepada direktur terkait di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penelitian lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau.

Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan dalam Lampiran terkait Harga Jual Eceran Minimum dan Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Perubahan ini mencakup besaran tarif cukai dan harga jual eceran minimum untuk berbagai jenis hasil tembakau seperti Rokok Elektrik Padat, Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, Tembakau Molasses, Tembakau Hirup, dan Tembakau Kunyah.

","transitional_provisions","1. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Harga Jual Eceran yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atau Harga Jual Eceran minimum yang berlaku dalam Lampiran. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2025.\n2. Untuk pelayanan pita cukai dan ekspor Hasil Tembakau, penetapan tarif cukai berdasarkan PMK 193/PMK.010/2021 sebagaimana diubah PMK 192/PMK.010/2022 masih berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik untuk ekspor sampai 31 Desember 2024.\n3. Penetapan kembali tarif cukai dapat digunakan untuk penyediaan pita cukai setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, dengan memperhatikan ketentuan penyediaan dan pemesanan pita cukai.\n4. Batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan penetapan tarif sebelumnya paling lambat tanggal 1 Februari 2025.\n5. Ketentuan tarif cukai dan batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau dalam Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku sejak 1 Januari 2025.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 96 OF 2024
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER
193/PMK.010/2021 CONCERNING THE TARIFF OF
EXCISE on TOBACCO PRODUCTS IN THE FORM OF
ELECTRIC CIGARETTES AND OTHER PROCESSED TOBACCO PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the excise tariff on tobacco products in the form of electric cigarettes and other processed tobacco products has been regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 193/PMK.010/2021 concerning the Tariff of Excise on Tobacco Products in the Form of Electric Cigarettes and Other Processed Tobacco Products as amended by Regulation of the Minister of Finance Number 192/PMK.010/2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 193/PMK.010/2021 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abc447dd-1a6d-48fc-8062-1dd3a104b9ce","actionData","errors"]