[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abbe4362-08f4-459d-a074-061209bec090","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan tersebut meliputi penghapusan beberapa definisi, perubahan definisi lainnya, dan penambahan definisi baru terkait retribusi pertokoan. Selain itu, dilakukan penambahan jenis retribusi jasa usaha, perubahan struktur dan besaran tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah, tempat khusus parkir, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, serta penjualan produksi usaha daerah. Peraturan ini juga menambahkan bagian baru mengenai retribusi pertokoan yang mencakup nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dikeluarkan karena objek retribusi dan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif retribusi perlu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan terkait retribusi jasa usaha, termasuk:

Penghapusan dan perubahan definisi dalam Pasal 1.
Penambahan jenis retribusi jasa usaha, yaitu retribusi pertokoan.
Perubahan struktur dan besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis jasa usaha yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah.
Penambahan Bagian Kedelapan A mengenai Retribusi Pertokoan, yang mengatur nama, objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 2 OF 2016

ABOUT

AMENDMENT TO PADANG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 12
YEAR 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

Considering:

that the object of retribution and retribution rates in the Regulation
Regional Regulation Number 12 of 2011 (Regional Gazette of the City
Padang Year 2011 Number 12, Additional Regional Gazette of the
Padang City Number 39) concerning Retribution for Business Services
no longer in accordance with the current conditions;
that according to the provisions of Article 155 paragraph (1) of the Law
Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Regional Retribution, retribution rates shall be reviewed at the latest
3 (three) years;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary
to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abbe4362-08f4-459d-a074-061209bec090","actionData","errors"]