[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abae7e29-6f91-4eac-a06a-26162a77f986","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-BENCANA
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2023/NO.16, LL Kab. Kubu Raya: 31 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang~Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n KETENTUAN UMUM; ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN; TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG; PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA; PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARARAT, MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA; PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI; PENYELESAIAN SENGKETA; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023. \n 24 HALAMAN PERATURAN & 7 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman bencana, serta kondisi geografis dan demografis Kabupaten Kubu Raya yang rentan terhadap bencana.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi publik dan swasta, mendorong semangat gotong royong, menciptakan perdamaian, mengurangi dampak bencana, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketentuan substansial mencakup:

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk penjaminan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD.
Wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, mengatur penggunaan teknologi, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana atau barang, dan menetapkan status dan tingkat bencana di daerah.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan berdasarkan aspek sosial ekonomi, kelestarian lingkungan, kemanfaatan, dan lingkup wilayah.
Tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana, dengan rincian kegiatan pada setiap tahap.
Peran serta lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari APBN, APBD, dan masyarakat.
Pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan bantuan bencana.
Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana melalui musyawarah mufakat atau jalur hukum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[107],{"_108":109,"_110":111},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2023 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUBU RAYA
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 16 OF 2023
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which mandates the Unitary State of the Republic of Indonesia to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian blood, with the aim of providing protection for life and livelihood including protection against disasters, in order to realize public welfare;
that the Kubu Raya Regency area has geographical, geological, hydrological, demographic, and socio-cultural conditions that allow for disasters to occur, whether caused by natural factors, non-natural factors or by human actions that cause environmental damage, property loss, psychological impacts and casualties which under certain circumstances

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abae7e29-6f91-4eac-a06a-26162a77f986","actionData","errors"]