[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aba6cce6-e4d0-4ad5-b630-19435ea23de5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat: 05 Tahun 2020,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;\r\nb. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh\r\nPemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang kepada\r\norang pribadi atau badan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa\r\nTenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta\r\nSyarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3283); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata ara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/MDAG/PER/10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/MDAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Meterologi Legal;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang\r\nDinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). \n RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG, yang teridi atas 31 Pasal dari XX Bab, yaitu; Bab I Ketentuabn Umum, Bab II Nama Objek dan Subjek Retribusi, Bab III Golongan Retribusi, Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Bab V Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Bab VII Pemungutan Retribusi, Bab VIII Pemungutan Retribusi, Bab IX Pendelegasian Layanan, Bab X Tata Cara {embayaran, Bab XI Tata Cara Penagihan , Bab XII Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Bab XIII Keberatan, Bab XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Bab XV Kedaluwarsa Penagihan, Bab XVI Insentif Pemungutan, Bab XVII Ketentuan Penyidikan, Bab XVII Ketentuan Penyidikan, Bab XVIII Sanksi Administratif, Bab XIX Ketentuan Pidana, Bab XX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020. \n Tidak Ada \n Tidak Ada \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Sumbawa Barat. Latar belakangnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Retribusi ini merupakan jenis retribusi jasa umum yang dipungut saat Pemerintah Daerah memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Ketentuan substansial mencakup:

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian Tera/Tera Ulang atau UTTP.
Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan, jenis pelayanan, serta jenis UTTP, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan.
Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Retribusi dipungut di wilayah Daerah menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah.
Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yang dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan melihat fungsi objek retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, dan insentif pemungutan.

","transitional_provisions","1. Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersedian sarana, prasarana dan sumber daya manusia.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
LEVY FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the implementation of Legal Metrology in the form of Metrology, Re-Metrology and supervision is the authority of the Regency Government;
that the Levy for Metrology/Re-Metrology Services is a type of general service levy that can be collected by the Regional Government when providing services for the implementation of legal metrology in the form of metrology/re-metrology to individuals or entities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Levy for Metrology/Re-Metrology Services.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aba6cce6-e4d0-4ad5-b630-19435ea23de5","actionData","errors"]