Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49)

Peraturan Badan Pangan Nasional ini mengatur tentang pengelolaan sistem distribusi pangan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Tujuan dari pengelolaan sistem distribusi pangan adalah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan kesesuaian dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

Ketentuan Substansial:

Kepala Badan Pangan Nasional melaksanakan pengelolaan sistem distribusi pangan. Peran Pelaku Usaha Pangan (produsen, distributor, dan pengecer) diperkuat untuk mendukung keterjangkauan pangan (melalui stabilisasi pasokan dan harga, serta pengelolaan distribusi yang merata) dan keamanan, mutu, gizi pangan.

Pelaku Usaha Pangan wajib menyampaikan laporan berkala mengenai data dan informasi distribusi pangan kepada Badan Pangan Nasional melalui sistem informasi satu data pangan yang terintegrasi.

Pendanaan untuk pengelolaan sistem distribusi pangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(-)

(-)