[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aba1cd46-47c0-4bac-b5db-d652c878929c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-07","effective_date","2025-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5b0a08a5-7312-4df7-abd2-82d1520ce7a0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan","tags",[],"location","Badan SAR Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2025
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 2, BN 2025 (16) : 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, kelancaran, percepatan, dan penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; dan Peraturan BNPP Nomor 8 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Badan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 880), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 13 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 12 dan lampiran hlm 13) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 880).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, ketertiban administrasi, kelancaran, percepatan, dan penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

Peraturan ini mengatur jenis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan, yang meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan. Materi muatan Peraturan Badan mencakup pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangan Badan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi perencanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan. Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur pengesahan Undang-Undang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan.

Peraturan ini juga mengatur pendokumentasian dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan, serta evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnp2-no-9-tahun-2017","83087ed3-8dae-4fb0-a9f0-fc1e31517100","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE FORMATION OF LAWS AND REGULATIONS WITHIN THE
NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve coordination, orderly public administration, smoothness, acceleration, and standardization in the process of forming laws and regulations, a definite, standard, and binding method is needed for all work units within the National Search and Rescue Agency;
that the Regulation of the Head of the National Search and Rescue Agency Number 9 of 2017 concerning Procedures for the Formation of Regulations of the Head of the National Search and Rescue Agency still does not accommodate developments and legal needs in the formation of laws and regulations within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aba1cd46-47c0-4bac-b5db-d652c878929c","actionData","errors"]