[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab8d1da3-f749-42a0-a427-43002a4e7f3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-07-09","effective_date","2025-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satu Data Bidang Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SATU DATA INDONESIA
2025
Peraturan Menteri Pariwisata NO. 2, BN 2025 (484) / 13 hlm
Peraturan Menteri Pariwisata TENTANG Satu Data Bidang Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola data pariwisata yang akurat, terpadu, dan berkualitas, perlu melaksanakan pengelolaan data pariwisata dengan berpedoman pada prinsip satu data Indonesia;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Satu Data Bidang Pariwisata;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dan Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai Prinsip, Jenis, dan Kualitas Data Bidang Pariwisata; Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pariwisata; Portal Satu Data Bidang Pariwisata; Hak Akses; Partisipasi dan Kerjasama; Pemantauan dan Evaluasi; dan Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pariwisata. Penyelenggara Satu Data Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Walidata dan Produsen Data dengan memanfaatkan Forum Satu Data Bidang Pariwisata. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2025. \n Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, semua ketentuan yang berkaitan dengan Satu Data atas penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pariwisata, dinyatakan tidak berlaku. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 675).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data bidang Pariwisata yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data, mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data, serta mendukung sistem statistik nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip, jenis, dan kualitas Data bidang Pariwisata; penyelenggara Satu Data Bidang Pariwisata (Walidata dan Produsen Data) beserta tugas-tugasnya; penyelenggaraan Satu Data Bidang Pariwisata yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; Portal Satu Data Bidang Pariwisata; hak akses terhadap Data (pemberian dan pembatasan); partisipasi dan kerjasama dengan berbagai pihak; serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satu Data Bidang Pariwisata.

Walidata bertugas mengoordinasikan perencanaan Data, mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data, mengusulkan Data Prioritas, menyusun rencana aksi, menyebarluaskan Data, memastikan interoperabilitas dan keamanan Data, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Produsen Data bertugas melaksanakan perencanaan Data, mengusulkan Data Prioritas, melakukan pengumpulan dan pengolahan Data, menyampaikan Data kepada Walidata, dan memastikan Data valid dan mutakhir.

","transitional_provisions","1. Kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n2. Portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap dapat dilaksanakan dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenpar No. 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248524/permenpar-no-8-tahun-2022","ca52371d-787c-416c-af54-6343c7cf6744","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
ABOUT
ONE DATA FOR THE FIELD OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the governance of tourism data
that is accurate, integrated, and of high quality, it is necessary
to implement the management of tourism data by
adhering to the principle of One Data Indonesia;
that the Regulation of the Minister of Tourism and Creative
Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency
Number 8 of 2022 concerning One Data in the Field of Tourism
and Creative Economy is no longer in accordance with
organizational needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, and to implement
the provisions of Article 14 paragraph (3) and Article 15 paragraph (2) of the Regulation
President Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab8d1da3-f749-42a0-a427-43002a4e7f3f","actionData","errors"]