[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab88ebca-6c42-443d-afca-f223ea4f5c14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-10-17","effective_date","2018-10-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DAERAH-PAJAK-PERUBAHAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 111
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Hasil evaluasi dan kajian terhadap tarif Pajak Penerangan jalan Kabupaten Kutai Kartanegara jauh dibawah besaran tarif sebagaimana diatur UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Daerah kehilangan potensi Pendapatan Daerah dari Pajak Penerangan Jalan. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah, penggunaan Iistrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber Iain yang dikenakan tarif pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah \n Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.2 Tahun 2011 \n Dalam peraturan diatur tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, termasuk mengatur juga tentang ketentuan yang berubah yaitu Pasal 37 huruf a diubah sehingga berbunyi Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: \r\na. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen);\r\nb. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);dan \r\nc. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu setengah persen). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018. \n Peraturan yang Diubah: Perda No.2 Tahun 2011 \n 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan mengenai tarif Pajak Penerangan Jalan. Latar belakang perubahan ini adalah hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga daerah kehilangan potensi pendapatan. Tujuan perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan menyesuaikan tarif pajak penerangan jalan untuk listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Perubahan tersebut menetapkan tarif Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

Penggunaan tenaga listrik dari PLN bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam: 10%.
Penggunaan tenaga listrik dari PLN untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam: 3%.
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri: 1,5%.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","PERDA Kab. Kutai Kertanegara No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the results of the evaluation and study of the Street Lighting Tax rates in Kutai Kartanegara Regency are far below the tariff rates as stipulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, so that the Region loses potential Regional Revenue from Street Lighting Tax;
that in order to optimize Regional Revenue, the use of electricity, whether generated independently or obtained from other sources, which is subject to Street Lighting tax rates, needs to be adjusted;
based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab88ebca-6c42-443d-afca-f223ea4f5c14","actionData","errors"]