[{"_1":2,"_152":-5,"_153":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab87f6ed-4c48-4280-a873-780eb62f3d0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_148":149,"_150":151},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":70,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_146":147},"title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional","short_title","Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003","number","20","year","2003","published_date","2003-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN NASIONAL
2003
Undang-undang (UU) NO. 20, LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Sistem Pendidikan Nasional
ABSTRAK:	\n \n Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib belajar. Selain itu diatur juga mengenai standar nasional pendidikan; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003. \n Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, UU Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku. \n Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan Nomor Putusan 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dan nomor 58/PUU-VIII/2010. \n Penjelasan : 20 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap tidak lagi memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkupnya mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah diatur secara rinci, termasuk kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi anak usia 7-15 tahun. Undang-Undang ini juga menetapkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang harus diikuti oleh semua jenjang pendidikan.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.\n2. Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.\n3. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.\n2. Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.\n3. Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46794/uu-no-2-tahun-1989","ebcefd77-814a-4a93-b36f-153fc598e05e","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":102,"_36":103},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[124,130,134,138,142],{"_125":126,"_95":127,"_128":129},"nomor_putusan","3/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/170/Putusan%20Nomor%203-PUU-XXII-2024.pdf","teks","Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”",{"_125":131,"_95":132,"_128":133},"58/PUU-VIII/2010","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/77/putusan_sidang_58%20PUU%202010-TELAH%20BACA-1.pdf","Kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 \r\ntentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat",{"_125":135,"_95":136,"_128":137},"11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/67/PUTUSAN%20UU%20BHP_baca_31%20Maret%202010.pdf","a. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “... bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”; \r\nb. Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”; \r\nc. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; \r\nd. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_125":139,"_95":140,"_128":141},"24/PUU-V/2007","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/105/putusan_sidang_Putusan%2024_PUU-V_2007%2020-02-2008.pdf","Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_125":143,"_95":144,"_128":145},"011/PUU-III/2005","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/130/Putusan011PUUIII2005tgl191005ttgSisdiknas.pdf","Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2003
CONCERNING
NATIONAL EDUCATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the Government of the State of Indonesia to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood, and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice;
that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the Government to strive for and organize a national education system that improves faith and devotion to God Almighty and noble character in order to educate the nation's life, which is regulated by law;
that the national education system must be able to guarantee equal opportunity of education,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab87f6ed-4c48-4280-a873-780eb62f3d0b","actionData","errors"]