[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab794ca8-ae7c-4e02-b64f-fd730ffb5a47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019","number","24","year","2019","published_date","2019-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

EKONOMI-KREATIF
2019
Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2019, No.212, TLN.6414, peraturan.go.id : 13 Hlm
Undang-undang (UU) TENTANG Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum;\r\nb. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;\r\n \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019. \n - \n a. Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah;\r\nb. Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah;\r\nc. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk ekonomi kreatif diatur dengan Peraturan Presiden;\r\nd. Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga yang menangani ekonomi kreatif diatur dengan Peraturan Presiden. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini adalah Peraturan Baru yang mengatur tentang Ekonomi Kreatif dan tidak mencabut, mengubah, atau dibatalkan oleh peraturan lainnya.

","scope_and_parties","policy_content","

Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:
Untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif, pelaku diharuskan:
- Berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.
- Mematuhi azas manfaat, keadilan, dan keberlanjutan.
- Mendapat dukungan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Penambahan Ketentuan Baru:
Regulasi ini menambahkan:
- Definisi rinci mengenai ekosistem ekonomi kreatif dan hak-hak pelaku.
- Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk pelaku ekonomi kreatif.
- Pembangunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif dalam skala nasional.
Penghapusan Ketentuan :
Tidak ada ketentuan yang dihapus dari peraturan sebelumnya karena ini adalah regulasi baru.
Perubahan Ketentuan Lama:
Tidak ada perubahan yang dilakukan karena peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya dengan total.

","transitional_provisions","

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif tetap dilaksanakan oleh badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif hingga terbentuknya kementerian/lembaga baru yang ditentukan dalam undang-undang ini.

","sanctions","

Regulasi ini tidak mencantumkan sanksi administratif atau pidana secara spesifik. Diharapkan peraturan pelaksanaan yang akan ditetapkan dalam dua tahun ke depan akan mengatur mekanisme sanksi lebih lanjut jika diperlukan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

STATE SHEET OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

No. 212, 2019

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 24 OF 2019

ON

CREATIVE ECONOMY

WITH THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab794ca8-ae7c-4e02-b64f-fd730ffb5a47","actionData","errors"]