[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab716307-9141-44a9-825f-5c4ddfaf542a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-10-27","effective_date","2010-11-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN-pembentukan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa desa dan kelurahan secara keseluruhan merupakan landasan ketahanan nasional sehingga perlu dibentuk suatu lembaga sosial sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa dan keseluruhan yang menyeluruh dan terpadu serta mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan kelurahan; bahwa sebagai tindak lanjut dari PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 73 Tahun 2005 dan Permendagri No. 5 Tahun 2007; Bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaomana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; Perda Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Poso No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Poso No. 29 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan; tugas dan fungsi; Jenis; Kepengurusan; Hubungan Kerja; Hak dan kewajiban; Pembinaan dan pengawasan; Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2010. \n 10 Halaman, Penjelasan : - hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan di Kabupaten Poso. Latar belakang pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan. Tujuan dari pembentukan lembaga ini adalah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan kelurahan secara menyeluruh dan terpadu.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan lembaga kemasyarakatan dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat atau pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi penyusunan rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, serta pengembangan partisipasi masyarakat. Fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, dan memberdayakan masyarakat.
Lembaga kemasyarakatan kelurahan bertugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, dan mengembangkan potensi sumber daya.
Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK), Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Pengurus lembaga kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan seperti WNI, bertakwa kepada Tuhan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dan kepedulian untuk memberdayakan masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

POSO REGENCY GOVERNMENT
REGENCY REGULATION OF POSO
NUMBER 5 OF 2010
ON
ESTABLISHMENT OF COMMUNITY INSTITUTIONS IN VILLAGES AND SUB-DISTRICTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering :

that villages and sub-districts as a whole constitute the foundation
of National resilience, so it is necessary to form a social institution
as a forum for community participation in the context of village development
and comprehensive and integrated sub-districts and are able to plan
and implement village and sub-district development;
that as a follow-up to Government Regulation Number 72 of
2005 on Villages, Government Regulation Number 73 of 2005 on
Sub-Districts and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2007
on Guidelines for Structuring Community Institutions, it is necessary to regulate
on the establishment of Community Institutions in villages and sub-districts;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab716307-9141-44a9-825f-5c4ddfaf542a","actionData","errors"]