[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab636f9a-6b8a-40cc-a498-23efc6313788","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 50 Tahun 1960","number","50","year","1960","published_date","1960-12-14","effective_date","1960-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 50, LN. 1960 No. 157, TLN. No. 2105, LL SETNEG : 6 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 160) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur larangan terhadap organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang asing tertentu. Orang asing yang dimaksud adalah mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, memiliki kewarganegaraan dari negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Indonesia, atau yang tidak mengikuti hukum kewarganegaraan negara yang diakui oleh Indonesia. Pemerintah akan mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan operasionalnya tidak merugikan pemerintah, masyarakat, atau pekerja. Pengawasan ini dilakukan oleh menteri terkait, dan jika diperlukan, menteri dapat mengatur pimpinan perusahaan tersebut.","transitional_provisions","1. Menteri-menteri di bidang masing-masing harus menerima penyerahan dari Penguasa Keadaan Bahaya terhadap perusahaan-perusahaan berikut semua kekayaan yang dikuasai. 2. Para Penguasa Keadaan Bahaya harus melakukan penyerahan tersebut secepat mungkin.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 50 OF 1960
ON
PROHIBITION OF ORGANIZATIONS AND SUPERVISION OF CERTAIN FOREIGN COMPANIES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that it is necessary to stipulate several provisions relating to foreigners:
1. who do not have citizenship;
2. who have citizenship from a country that is not recognized or whose diplomatic relations have been severed by the Republic of Indonesia;
3. who, according to the law of a country recognized by the Republic of Indonesia, have such citizenship, but who are not involved;
that due to compelling circumstances, the matter is regulated by a Government Regulation in Lieu of Law;

In view of:

Article 22 paragraph (1) of the Constitution;

Hearing:
The Deliberation of the Working Cabinet on December 8, 1960;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab636f9a-6b8a-40cc-a498-23efc6313788","actionData","errors"]