[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab51fbff-9c1f-436e-9efe-5bc1e8769829","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-03-26","effective_date","2025-03-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DATA INDUSTRI-INDUSTRI-INDUSTRI-sni
2025
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 13, BN.2025 (244)/17 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang\r\nPembangunan Sarana dan Prasarana Industri, perlu\r\ndiatur mengenai tata cara penyampaian data industri,\r\ndan data kawasan industri;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun\r\n2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data\r\nKawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan\r\nInformasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan\r\nkebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara\r\nPenyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data\r\nLain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui\r\nSistem Informasi Industri Nasional; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU 3 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 28 Tahun 2021, Perpres No. 167 Tahun 2024, Peraturan Menteri Perindustrian No. 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2025. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyampaian data industri dan data lain oleh perusahaan industri, verifikasi dan validasi, penyampaian informasi industri dan informasi lain, sanksi administratif dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 dan menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi kewajiban bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menyampaikan data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melalui SIINas. Data yang wajib disampaikan meliputi Data Industri (pada tahap pembangunan dan produksi) dan Data Kawasan Industri (pada tahap pembangunan dan komersial), serta Data Lain berdasarkan permintaan Menteri. Peraturan ini juga mengatur tentang verifikasi dan validasi data yang disampaikan, serta penyampaian Informasi Industri dan Informasi Lain oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kepada Menteri.

\n\n

Perusahaan Industri wajib menyampaikan informasi minimal seperti nama perusahaan, penanggung jawab, alamat, bidang usaha, kapasitas produksi, perizinan berusaha, dan narahubung. Data Industri yang harus disampaikan berbeda-beda tergantung pada kategori perusahaan (Industri Kecil atau Industri Menengah Besar) dan tahap kegiatan (pembangunan atau produksi). Data Kawasan Industri yang harus disampaikan juga berbeda tergantung pada tahap kegiatan (pembangunan atau komersial).

\n\n

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan Informasi Industri (hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri) dan Informasi Lain (data terkait kegiatan Industri dan Kawasan Industri di wilayah administratif masing-masing) kepada Menteri secara berkala.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri, Data Kawasan industri, dan/atau Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.\n2. LVI yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:\na. pencabutan surat penunjukan; dan\nb. tidak dapat ditunjuk menjadi LVI untuk kegiatan pemeriksaan lapangan dalam rangka pelaksanaan Validasi terhadap Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri selama 3 (tiga) tahun.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional.","link","https://peraturan.go.id/id/permenperin-no-2-tahun-2019","9eb8cc7d-4ad7-4517-9c8d-0d0d80444dae","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR SUBMISSION OF INDUSTRIAL DATA, INDUSTRIAL ESTATE DATA,
OTHER DATA, INDUSTRIAL INFORMATION, AND OTHER INFORMATION THROUGH THE NATIONAL INDUSTRIAL INFORMATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 51 of
Government Regulation Number 2 of 2017 concerning
Development of Industrial Facilities and Infrastructure, it is necessary
to regulate the procedures for submitting industrial data,
and industrial estate data;
that Regulation of the Minister of Industry Number 2 of
2019 concerning Procedures for Submission of Industrial Data, Data
Industrial Estates, Other Data, Industrial Information, and
Other Information through the National Industrial Information System
is no

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab51fbff-9c1f-436e-9efe-5bc1e8769829","actionData","errors"]